Katacyber.com | Aceh Singkil – Massa gabungan aliansi mahasiswa melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil di Kampung Baru, Singkil Utara, Kamis (4/9/2025).
Mass terdiri dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk solidaritas atas aksi di tingkat nasional dan berbagai daerah di Indonesia.
Dalam orasinya masa sampaikan sejumlah tuntutan yang dirangkum dalam 11 poin. Tuntutan tersebut disampaikan secara bergantian oleh orator unjuk rasa.
Aidil Syahputra selaku Koordinator Aksi, serta M Yunus, Rio, dan Rahmat Bancin, sebagai Koordinator Lapangan, serta sejumlah orator lainnya.
Tuntutan tersebut antara lain mendesak DPRK Aceh Singkil merekomendasikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset kepada DPR RI.
“Kami mendesak Rancangan Undang-undang Perampasan Aset segera disahkan agar harta para koruptor segera dirampas,” kata Aidil Syahputra selaku orator unjuk rasa. Berikut 11 tuntutan massa dalam unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Singkil:
1. Mendesak DPRK Aceh Singkil merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset kepada DPR RI.
2. Reformasi DPR, mulai dari kenaikan gaji pokok, tunjangan, regulasi pencalonan, baik di tingkat DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mendesak DPRK Aceh Singkil membentuk Pansus terkait transparansi gaji, tunjangan dan pokir.
3. Mendesak DPRK Aceh Singkil mengawasi aspirasi mahasiswa yang sudah disetujui DPRA tentang penolakan empat batalyon di Aceh.
4. Meningkatkan serta memperketat pengawasan DPRK Aceh Singkil terhadap pelaksanaan syariat Islam.
5. Mendesak DPRK Aceh Singkil membentuk tim Pansus terkait transparasi dana CSR, kewajiban plasma, pelanggaran sempadan sungai serta Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang di HGU PT Socfindo serta permasalahan izin HGU PT Nafasindo yang telah berakhir dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada PT Delima Makmur dan PT Runding Persada.
6. Mendesak DPRK Aceh Singkil memanggil Bupati dan Wakil Bupati mengenai urgensi pembelian mobil dinas, iPhone dan iPad.
Dia juga meyinggung terkait reformasi kepolisian “Kinerja kepolisian yang profesional, berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan malah membela kepentingan para pengusaha, mewajibkan aparat kepolisian melanjutkan pendidikan S1 setelah lulus pendidikan kepolisian, pecat kepolisian yang melanggar HAM, bebaskan teman-teman kami yang ditahan melakukan demonstrasi,” kata Aidil.
8. Mendesak pemerintah daerah menyelesaikan persoalan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan penerangan lampu.
9.Mendesak DPRK Aceh Singkil membentuk Pansus Program Tora.
10. Mendesak DPRK Aceh Singkil menyelesaikan persoalan PPPK karena diduga banyak lulusan siluman.
11. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Sementara itu, Bupati Aceh Singkil, Safriadi bersama Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, beserta Forkopimda, plus anggota dewan, duduk di lantai teras gedung DPRK setempat untuk mendengarkan orasi para pengunjuk rasa, Kamis (4/9/2025).
Demonstran tersebut merupakan massa gabungan aliansi mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil di Kampung Baru, Singkil Utara.
Mereka terdiri dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kelompok massa sempat diajak masuk ke dalam kantor dewan untuk menyampaikan aspirasinya, namun ditolak.
Sehingga para pejabat Aceh Singkil pun mengalah dan memilih duduk di lantai mendengarkan segala uneg-uneg mahasiswa.
“Kami mahasiswa tidak mau masuk, kami sampaikan aspirasi di sini,” teriak demonstrans. Melihat Bupati duduk, demostran juga sepakat ikut duduk di lantai, kecuali orator pengunjuk rasa tetap berdiri sambil berorasi.
Cuaca panas tak menyurutkan semangat pengunjuk rasa. Maklum massa bertahan di luar teras kantor dewan tanpa pelindung dari sengatan panas matahari. Sementara Bupati dan pejabat lain duduk di teras kantor wakil rakyat yang sedikit terlindungi dari panas matahari.
