Katacyber.com | Kota Langsa – Perseteruan antara Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa soal pembagian aset kembali memanas setelah pernyataan keras Bupati Aceh Timur dibalas dengan sindiran tajam Wali Kota Langsa. Sengketa yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade ini kini bukan hanya soal inventaris barang, tetapi juga simbol kekuasaan, Rabu (27/08/2025).
Menurut Danu Abian Latif sebagai pengamat politik sekaligus penulis buku Opini Nakal untuk Indonesia, konflik Aceh Timur dan Langsa adalah potret klasik kegagalan pemekaran wilayah yang tidak diselesaikan tuntas sejak awal.
“Satu generasi sudah lahir dan tumbuh besar sejak pemekaran, tapi masalah aset ini tidak pernah selesai. Yang diperebutkan bukan lagi sekadar tanah atau bangunan, melainkan simbol kekuasaan. Di politik lokal, menguasai aset sama dengan menguasai legitimasi,” ujar Danu.
Dia menilai pernyataan keras kedua kepala daerah menunjukkan ego politik lebih menonjol dibanding akal sehat. “Publik melihat pejabat sibuk saling sindir, padahal rakyat butuh jalan diperbaiki, sekolah dibangun, rumah sakit diperkuat,” tambahnya.
Danu juga mengutip pengalaman daerah lain yang pernah mengalami persoalan serupa.
“Coba lihat Medan dengan Deli Serdang. Dulu sama-sama keras, tapi akhirnya difasilitasi gubernur, dilakukan audit aset, dan ada serah terima resmi. Di Cimahi dan Bandung pun begitu, akhirnya ada pembagian adil aset vital untuk pelayanan publik diserahkan ke kota, sementara aset bernilai historis tetap di kabupaten induk. Jadi, bisa selesai kalau ada kemauan politik,” katanya.
Selanjutnya, dia mengingatkan risiko konflik ini berdampak langsung dengan masyarakat akar rumput.
“Kalau elite terus memelihara narasi rivalitas, warga bisa ikut terbelah. Padahal orang Aceh Timur dan Langsa sehari-hari berdagang bersama, bertani bersama, bahkan berobat ke rumah sakit yang sama. Jangan sampai rakyat dipaksa ikut memilih pihak hanya karena ego pejabat,” tegasnya.
Pemuda yang juga dikenal aktif di Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Langsa tersebut menekankan pentingnya solusi berbasis kearifan lokal.
“Aceh punya tradisi panjang musyawarah mukim dan keuchik. Itu bisa dihidupkan kembali untuk menyelesaikan persoalan. Tidak semua hal harus dibawa ke meja hukum atau dijadikan drama politik di media,” ujarnya.
Dia menyarankan agar kepala daerah menunjukkan sikap kenegarawanan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
“Sudah cukup energi rakyat dihabiskan untuk konflik simbolik. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian merendahkan ego demi kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai sengketa aset dijadikan bahan bakar politik jelang Pilkada. Publik tidak peduli siapa paling keras bicara, mereka peduli siapa paling cepat bekerja,” tutupnya.
