Oleh: Danu Abian Latif (Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia)
Gelombang kecemasan kembali menyapu masyarakat Indonesia, di sejumlah daerah antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terlihat mengular panjang, orang-orang datang dengan wajah cemas, membawa jerigen tambahan, bahkan sebagian mengisi tangki kendaraan hingga penuh seolah-olah bahan bakar akan segera menghilang dari negeri ini. Fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) ini bukan muncul tanpa sebab, melainkan dari kepanikan yang lahir dari kesalahpahaman informasi yang beredar di ruang publik.
Pemicunya adalah pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa cadangan minyak Indonesia berada di kisaran sekitar 20 hingga 21 hari jika terjadi gangguan distribusi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya jika jalur strategis energi dunia seperti Selat Hormuz terganggu. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur paling vital dalam perdagangan minyak global, dengan sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati selat tersebut.
Namun, apa yang disampaikan oleh menteri sebenarnya merupakan penjelasan mengenai kapasitas cadangan energi nasional dalam skenario ekstrem, bukan peringatan bahwa Indonesia akan kehabisan bahan bakar dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut kemudian dipotong, disederhanakan, dan disebarkan secara masif di media sosial tanpa konteks yang utuh. Akibatnya, muncul interpretasi liar di tengah masyarakat: seolah-olah negara ini hanya memiliki BBM tersisa untuk tiga minggu dan setelah itu semuanya akan habis.
Di era digital, informasi yang kehilangan konteks seringkali berubah menjadi bahan bakar kepanikan. Potongan video pendek, tangkapan layar berita tanpa penjelasan, hingga narasi sensasional dari akun media sosial menjelma menjadi virus informasi yang menyebar jauh lebih cepat dibanding klarifikasi resmi pemerintah. Dalam hitungan jam, potongan pernyataan tersebut telah beredar di berbagai platform digital, dari grup WhatsApp keluarga hingga video pendek di TikTok yang ditonton ratusan ribu orang.
Inilah wajah baru dari krisis informasi di abad ke-21. Bukan hanya perang yang bisa memicu kepanikan, tetapi juga algoritma media sosial. Padahal jika membaca pernyataan pemerintah secara utuh, konteksnya jauh berbeda. Pemerintah menegaskan bahwa stok BBM nasional saat ini masih berada di atas standar minimum nasional, yakni sekitar 21 hari, dan distribusi energi di dalam negeri masih berjalan normal. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema mitigasi untuk menghadapi potensi gangguan energi global, termasuk diversifikasi impor minyak dari berbagai negara agar tidak terlalu bergantung pada satu jalur distribusi.
Selain itu, pemerintah juga telah mengalihkan sebagian impor minyak dari kawasan Timur Tengah ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Afrika untuk mengurangi risiko jika terjadi gangguan di jalur perdagangan energi dunia. Dengan kata lain, yang dibahas pemerintah adalah skenario mitigasi risiko energi global, bukan peringatan krisis energi nasional.
Sayangnya, di tengah kompleksitas isu energi global, banyak pihak yang memilih jalur paling mudah, menyederhanakan informasi menjadi narasi sensasional. Tidak sedikit oknum influencer dan pembuat konten yang memanfaatkan isu ini demi mengejar viralitas. Mereka mengunggah video dengan judul bombastis seperti “BBM Indonesia Tinggal 21 Hari Lagi” atau “Siap-Siap Kehabisan Bensin”. Video semacam ini dengan cepat memancing emosi publik, terutama masyarakat yang tidak memiliki waktu atau akses untuk memverifikasi informasi secara menyeluruh.
Fenomena ini memperlihatkan satu hal penting: krisis energi bisa berubah menjadi krisis sosial jika informasi yang beredar tidak akurat. Panic buying adalah contoh klasik bagaimana ketakutan kolektif dapat menciptakan masalah baru yang sebenarnya tidak ada sebelumnya. Ketika masyarakat berbondong-bondong membeli bahan bakar dalam jumlah besar, distribusi yang seharusnya berjalan normal menjadi terganggu. SPBU yang biasanya melayani ratusan kendaraan per hari tiba-tiba harus melayani ribuan kendaraan dalam waktu singkat. Akibatnya, stok yang seharusnya cukup untuk beberapa hari bisa habis dalam hitungan jam.
Ironisnya, panic buying justru menciptakan kondisi kelangkaan yang sebenarnya tidak ada. Fenomena serupa pernah terjadi di berbagai negara selama pandemi COVID-19. Ketika rumor tentang kelangkaan barang beredar, masyarakat berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Rak supermarket kosong bukan karena produksi berhenti, tetapi karena perilaku panik masyarakat sendiri.
Hal yang sama bisa terjadi pada energi, Jika masyarakat membeli BBM secara normal sesuai kebutuhan harian, distribusi akan berjalan stabil. Namun ketika semua orang mencoba menimbun bahan bakar sekaligus, sistem distribusi akan mengalami tekanan yang tidak perlu.
Di sinilah pentingnya literasi informasi di tengah masyarakat, setiap informasi yang beredar di ruang publik harus dipahami secara utuh sebelum disebarkan kembali. Sebuah pernyataan pejabat publik harus dilihat dalam konteksnya, bukan hanya potongan kalimat yang diambil untuk memancing sensasi.
Masalahnya, budaya konsumsi informasi masyarakat saat ini seringkali lebih cepat daripada proses verifikasi. Banyak orang membaca judul tanpa membuka isi berita. Banyak pula yang menonton potongan video tanpa mencari sumber aslinya. Dalam situasi seperti ini, ruang digital menjadi ladang subur bagi misinformasi.
Padahal, jika melihat data energi nasional secara lebih luas, situasi Indonesia tidak berada dalam kondisi darurat energi. Cadangan energi nasional memang berada di kisaran 20 hingga 25 hari karena keterbatasan kapasitas penyimpanan domestik, tetapi hal tersebut merupakan kondisi yang telah lama diketahui dan sedang dalam proses perbaikan oleh pemerintah.
Pemerintah bahkan sedang merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan energi baru untuk meningkatkan ketahanan energi nasional hingga mendekati standar internasional. Standar cadangan energi yang dianjurkan oleh Badan Energi Internasional atau International Energy Agency adalah sekitar 90 hari impor bersih. Artinya, pemerintah memang menyadari bahwa ketahanan energi Indonesia masih perlu diperkuat. Namun perbaikan itu dilakukan melalui kebijakan jangka panjang, bukan dalam situasi darurat yang memerlukan kepanikan publik.
Dalam konteks global, isu energi memang sedang berada dalam fase ketidakpastian. Konflik geopolitik di Timur Tengah selalu memiliki dampak besar terhadap pasar energi dunia. Kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak terbesar di dunia, dan gangguan kecil sekalipun dapat memicu fluktuasi harga minyak global. Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat mempengaruhi distribusi minyak global secara signifikan. Jalur ini merupakan salah satu chokepoint energi paling penting di dunia. Namun dampaknya tidak terjadi secara instan terhadap setiap negara, karena perdagangan minyak dunia memiliki jaringan distribusi yang sangat luas.
Indonesia sendiri tidak sepenuhnya bergantung pada satu jalur distribusi minyak. Selain dari Timur Tengah, impor minyak Indonesia juga berasal dari berbagai negara seperti Nigeria, Angola, dan Arab Saudi, serta beberapa negara lain di Afrika dan Amerika Latin. Diversifikasi sumber energi ini merupakan salah satu strategi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Oleh karena itu, ketenangan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas energi nasional. Kepanikan yang tidak perlu justru dapat memperburuk situasi. Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk berbagi informasi yang mencerahkan, bukan memperbesar ketakutan publik. Influencer dan pembuat konten digital memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan telah diverifikasi terlebih dahulu.
Viralitas bukanlah ukuran kebenaran dalam banyak kasus, justru informasi yang paling sensasional adalah yang paling jauh dari fakta. Masyarakat juga perlu lebih kritis dalam menyaring informasi. Setiap berita yang beredar harus diperiksa sumbernya, dibandingkan dengan pernyataan resmi pemerintah, dan dipahami dalam konteks yang lebih luas.
Sikap tenang dan rasional jauh lebih berguna daripada kepanikan. Energi adalah sektor strategis yang menyangkut kehidupan banyak orang. Karena itu, stabilitasnya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada perilaku masyarakat. Ketika masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, sistem distribusi energi akan tetap berjalan normal.
Sebaliknya, jika masyarakat terjebak dalam kepanikan kolektif, sistem distribusi yang stabil sekalipun bisa terlihat seperti sedang mengalami krisis di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, satu hal yang harus dijaga adalah rasionalitas publik. Informasi yang benar harus menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan rumor yang beredar tanpa verifikasi.
Karena pada akhirnya, krisis terbesar bukanlah ketika cadangan energi berkurang, melainkan ketika akal sehat masyarakat ikut menghilang dan dalam situasi seperti ini, pesan paling sederhana justru menjadi yang paling penting, Jangan panik gunakan energi secukupnya dan pastikan setiap informasi yang kita sebarkan adalah informasi yang benar.
