Oleh Sofya Nadia (Mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung)
Penyalahgunaan proses hukum sering terjadi di berbagai bidang litigasi, di mana pihak-pihak memanfaatkan celah prosedural untuk tujuan tidak sah, seperti menghindari utang atau merugikan kreditor. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) Pasal 136 mengatur penolakan gugatan abusif, sementara Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjamin peradilan yang adil dan tidak memihak. Di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Curang menekankan pencegahan misuse of process untuk menjaga integritas yudisial. Fenomena ini merusak kepercayaan publik dan menghambat keadilan, terutama dalam kasus ekonomi kompleks seperti kepailitan, di mana nilai aset yang mencapai triliunan rupiah.
Dalam hukum kepailitan, penyalahgunaan proses sering berupa pengajuan pailit fiktif oleh debitur untuk restrukturisasi utang secara sepihak atau kolusi dengan kurator untuk penggelapan aset. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengantisipasi hal ini melalui Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan pailit hanya dapat dijatuhkan jika debitur tidak bayar lunas atau PKPU disetujui, mencegah pengajuan abusif. Pasal 225 juga memungkinkan pencabutan pailit jika terbukti penipuan, dengan pidana di Pasal 219 untuk debitur curang. Yurisprudensi seperti Putusan MA Nomor 345 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 membatalkan kepailitan fiktif PT XYZ karena bukti kolusi, menunjukkan kerentanan proses terhadap penyalahgunaan.
Pengawasan Hakim Pengawas menjadi alat utama pencegahan ini, sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) UU Kepailitan yang mewajibkan pengangkatan hakim untuk mengawasi kurator. Efektivitasnya terletak pada kewenangan persetujuan tindakan kurator (Pasal 17), pemeriksaan tagihan kreditor (Pasal 113), dan pengawasan lelang aset (Pasal 151). Pasal 15 ayat (2) secara spesifik memungkinkan penolakan permohonan yang melanggar prosedur, membuat Hakim Pengawas sebagai filter utama terhadap abusifitas. Dalam praktik, ini efektif seperti di Putusan PN Niaga Jakarta Nomor 67/Pdt.Sus-Pailit/2022, di mana Hakim Pengawas membatalkan transaksi curang senilai Rp500 miliar, melindungi kreditor.
Pada prinsipnya hakim pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Hakim pengawas memiliki peranan penting di dalam pemberesan harta debitur pailit sehingga tidak sembarangan orang dapat menjadi hakim pengawas. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terdapat aturan yang mengatur tentang kewenangan seorang hakim pengawas di dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit.
Meski begitu, efektivitas pengawasan Hakim Pengawas masih terbatas oleh beberapa masalah. Pertama, sifat reaktif; Hakim Pengawas sering bergantung laporan kurator tanpa inisiatif audit mandiri, sebagaimana kritik dalam Laporan Badan Peradilan Niaga 2025 yang mencatat 25% kasus pailit dengan indikasi penyalahgunaan lolos awal. Kedua, beban kasus tinggi di pengadilan niaga, menyebabkan pengawasan dangkal. Ketiga, kurangnya sanksi bagi pelanggar, meskipun Pasal 280 UU Kepailitan mengancam pidana. Kasus kepailitan PT Tiga Pilar Sejahtera (2019) menunjukkan kegagalan ini, di mana pailit fiktif merugikan kreditor Rp2 triliun karena pengawasan lemah.
Untuk meningkatkan efektivitas, langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, revisi UU Kepailitan agar Hakim Pengawas wajib lakukan audit pra-transaksi dengan bantuan teknologi digital, selaras Pasal 16. Kedua, tingkatkan kapasitas melalui pelatihan rutin Direktorat Jenderal Badan Peradilan Niaga, fokus deteksi pola penyalahgunaan. Ketiga, terapkan mekanisme pelaporan kreditor langsung ke Hakim Pengawas via platform online, seperti di Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2023. Kasus sukses PT Hanson International (2024) membuktikan, pengawasan proaktif Hakim Pengawas mencegah abusifitas dan capai recovery 60%.
Pada akhirnya, efektivitas pengawasan Hakim Pengawas menentukan apakah proses kepailitan menjadi alat keadilan atau sarana penyalahgunaan. Dengan reformasi berbasis hukum, Indonesia bisa menciptakan sistem pailit yang kuat, melindungi ekonomi dari praktik curang.
