Katacyber.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI terkait Penetapan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027. Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memaparkan struktur pagu anggaran hingga target output prioritas nasional, Rabu (16/9/2026).
Ossy mengatakan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah mendapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 menjadi Rp10,758 triliun.
“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Ossy.
Sejumlah target output prioritas nasional Kementerian ATR/BPN pada 2027 meliputi sertipikasi hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidang.
Selain itu, Redistribusi Tanah ditargetkan mencapai 105.600 bidang, sementara akses Reforma Agraria ditargetkan menjangkau 180.000 kepala keluarga.
Dalam RDP tersebut, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 sebagai pagu definitif.
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Banda Aceh menyambut baik penetapan anggaran tersebut. Anggaran itu diharapkan turut mendukung percepatan program pertanahan di Kota Banda Aceh, termasuk PTSL dan layanan pendaftaran tanah yang selama ini menjadi bagian dari prioritas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan program pertanahan di daerah diharapkan dapat berjalan secara optimal serta memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
