Oleh: Mhd Raihan Pratama Salim
Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi bukan hanya terletak pada banyaknya persoalan yang dihadapi negara, melainkan juga pada bagaimana persoalan-persoalan tersebut memperoleh perhatian, dipertahankan dalam ruang publik, dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan. Kita sedang menyaksikan situasi ketika satu persoalan belum menemukan penyelesaian yang jelas, tetapi persoalan lain telah muncul dan mengambil alih perhatian masyarakat. Siklus ini berlangsung berulang kali, sehingga persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik perlahan kehilangan ruang pembicaraan. Bukan karena telah terselesaikan, melainkan karena perhatian masyarakat telah berpindah.
Fenomena tersebut dapat dibaca melalui teori Issue-Attention Cycle yang diperkenalkan Anthony Downs dalam artikelnya Up and Down with Ecology: The Issue-Attention Cycle (1972). Downs menjelaskan bahwa perhatian masyarakat terhadap persoalan publik cenderung mengalami siklus. Suatu masalah dapat memperoleh perhatian besar dalam waktu tertentu, tetapi kemudian mengalami penurunan perhatian meskipun kondisi objektif yang melatarbelakanginya belum mengalami perbaikan. Dengan kata lain, intensitas perhatian publik tidak selalu mencerminkan tingkat penyelesaian suatu persoalan.
Dalam konteks kehidupan politik Indonesia, teori ini memberikan kerangka untuk memahami mengapa persoalan publik sering kali kehilangan momentum sebelum memperoleh pertanggungjawaban yang memadai. Ketika masyarakat mulai menuntut penjelasan atas suatu kebijakan, muncul persoalan lain yang mendominasi ruang diskusi. Perhatian publik kemudian terfragmentasi, sementara persoalan sebelumnya perlahan kehilangan daya tekan politiknya.
Situasi tersebut semakin menarik apabila dikaitkan dengan Agenda-Setting Theory yang dikembangkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972). Melalui teori ini, keduanya menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan memengaruhi tingkat kepentingan suatu persoalan dalam persepsi masyarakat melalui intensitas dan penonjolan pemberitaan. Media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi memiliki pengaruh terhadap persoalan apa yang dianggap penting untuk dipikirkan.
Dalam perkembangan komunikasi politik kontemporer, perebutan perhatian tidak lagi berlangsung hanya melalui media konvensional. Media sosial, algoritma digital, pernyataan pejabat, konferensi pers, dan berbagai bentuk komunikasi politik turut membentuk agenda pembicaraan publik. Akibatnya, perhatian masyarakat menjadi sumber daya yang terus diperebutkan oleh berbagai aktor dan kepentingan.
Persoalannya bukan semata-mata bahwa isu baru muncul, melainkan ketika kemunculan isu baru secara terus-menerus menggeser perhatian dari persoalan yang belum selesai. Dalam situasi demikian, masyarakat berisiko terjebak dalam siklus reaktif, yakni terus memberikan respons terhadap berbagai kontroversi tanpa memiliki cukup ruang untuk mengawal penyelesaian persoalan secara berkelanjutan.
Lebih jauh, fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep political misdirection atau pengalihan perhatian dalam politik. William R. Freudenburg dan Margarita Alario (2007), melalui artikel Weapons of Mass Distraction: Magicianship, Misdirection, and the Dark Side of Legitimation, menjelaskan bagaimana pengalihan perhatian dan pembingkaian ulang wacana dapat digunakan untuk menghindarkan perhatian publik dari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai legitimasi dan distribusi kekuasaan. Salah satu mekanismenya adalah mengubah arah pembicaraan, sehingga perhatian masyarakat lebih tertuju pada persoalan lain atau bahkan pada legitimasi pihak yang mengkritik.
Gagasan tersebut menjadi penting ketika kita melihat hubungan antara pengelolaan opini publik dan pertanggungjawaban kekuasaan. Pemerintah yang seharusnya memberikan penjelasan atas suatu persoalan dapat memperoleh keuntungan politik apabila perhatian publik terus berpindah sebelum tuntutan pertanggungjawaban mencapai titik penyelesaian. Dalam perspektif blame avoidance, Christopher Hood (2011) menjelaskan bahwa penghindaran tanggung jawab merupakan salah satu dinamika yang melekat dalam kehidupan pemerintahan. Aktor politik dan birokrasi dapat berupaya menghindari konsekuensi negatif dari keputusan maupun kegagalan kebijakan melalui berbagai strategi komunikasi dan pengelolaan tanggung jawab.
Namun, penting untuk membedakan antara fenomena pergantian perhatian publik dengan tindakan pengalihan isu yang memang dirancang secara sengaja. Tidak setiap kemunculan persoalan baru merupakan hasil rekayasa politik. Akan tetapi, kemungkinan penggunaan distraksi sebagai strategi komunikasi politik tetap layak dikaji, terutama ketika terdapat pola perubahan agenda yang berulang, ketidakkonsistenan penjelasan pemerintah, serta hilangnya tindak lanjut terhadap persoalan yang sebelumnya telah menjadi tuntutan publik.
Di sinilah persoalan demokrasi menjadi lebih serius. Demokrasi tidak cukup hanya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Demokrasi juga membutuhkan kesinambungan pengawasan, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memungkinkan masyarakat memastikan bahwa setiap persoalan benar-benar ditangani. Tanpa itu, kebebasan berpendapat berisiko berhenti sebagai aktivitas menyampaikan kegelisahan, bukan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan.
Kita tidak boleh membiarkan pergantian isu menjadi mekanisme yang secara tidak langsung menghapus tanggung jawab. Persoalan yang kehilangan perhatian bukan berarti kehilangan relevansi. Kebijakan yang tidak lagi diperbincangkan bukan berarti telah terbukti benar. Begitu pula dengan kesalahan penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak serta-merta selesai hanya karena masyarakat telah disibukkan oleh kontroversi berikutnya.
Pada akhirnya, tantangan terbesar masyarakat bukan hanya kemampuan untuk mengenali persoalan baru, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan ingatan kolektif terhadap persoalan lama. Sebab, kekuasaan tidak hanya perlu diawasi ketika sedang menjadi pusat perhatian, tetapi justru harus terus diawasi ketika perhatian publik mulai berpindah.
Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang terus-menerus sibuk bereaksi, tetapi kehilangan kemampuan untuk menuntut penyelesaian. Sebab, dalam kehidupan demokrasi, pergantian perhatian tidak boleh menjadi pengganti pertanggungjawaban.






















































Leave a Review