Katacyber.com | Banda Aceh – Pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Banda Aceh menjadi sorotan tajam setelah dinilai jauh dari prinsip meritokrasi dan mengindikasikan adanya korupsi diskresi oleh penguasa Pemerintah Kota Banda Aceh, Kamis (17/07/2025).
Kekhawatiran ini disampaikan oleh Policy Strategist Centre for Aceh Development (CAD) yang melihat adanya ketimpangan serius dalam kriteria anggota Dewas yang terpilih.
CAD menyoroti bahwa anggota Dewas yang terpilih jauh dari latar belakang rumpun ilmu kesehatan dan tidak memiliki rekam jejak dalam manajemen rumah sakit.
“Ini adalah indikasi jelas pencaturan kebijakan yang korup. Salah satu anggota Dewas yang dipilih bahkan teridentifikasi sebagai buzzer atau tim sukses Walikota Banda Aceh, yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai independensi dan profesionalisme mereka.” Ujar Analis Policy CAD
Lebih lanjut, CAD juga menyoroti gaji Dewan Pengawas RSUD Meuraxa yang mencapai 197% lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK) Banda Aceh. Angka ini dinilai sangat disayangkan, terutama jika melihat kinerja dan performa Dewas yang tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima.
“Ini adalah ironi moral. Di saat fasilitas kesehatan membutuhkan alokasi dana yang efisien untuk pelayanan publik, justru ada pemborosan pada posisi yang strategis namun diisi oleh individu yang diragukan kompetensinya,” tambahnya
CAD mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera meninjau ulang proses pemilihan dan kriteria Dewan Pengawas RSUD Meuraxa.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” tutup analis CAD
