Katacyber.com | Blangpidie – Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan publik. Meskipun harga BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih sesuai ketentuan, masyarakat justru dibebani dengan mahalnya BBM yang dijual secara eceran, Selasa (16/12/2025).
Harga BBM eceran di sejumlah warung dilaporkan jauh lebih tinggi dari harga resmi SPBU. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat kecil, khususnya warga yang tidak memiliki akses mudah ke SPBU atau membutuhkan BBM dalam jumlah terbatas untuk aktivitas sehari-hari.
Situasi ini diperparah dengan antrean panjang dan kemacetan di sejumlah SPBU, yakni SPBU Kede Paya, SPBU Susoh, dan SPBU Babahrot. Antrean kendaraan yang mengular hampir setiap hari tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menyita waktu produktif masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi.
Menanggapi kondisi tersebut, Supriadi selaku Ketua Komisariat STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, menyampaikan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan oleh pihak berwajib.
“BBM di SPBU memang masih normal, tetapi masyarakat dipaksa membeli BBM eceran dengan harga mahal karena antrean panjang dan keterbatasan akses. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Polres Abdya. Seolah-olah adanya pembiaran terhadap praktik penimbunan BBM yang merugikan masyarakat,” tegas Supriadi.
Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dianggap wajar. Menurutnya, persoalan antrean SPBU dan mahalnya BBM eceran berdampak langsung bagi pemilik UMKM, petani, nelayan dan seluruh masyarakat. Hal ini semakin memperburuk kondisi masyarakat seperti daerah yang terkena bencana. Padahal kita sama sekali tidak terdampak dan stok BBM kita juga cukup.”kata Supriadi.
Supriadi mendesak pemerintah daerah dan instansi kepolisian terkait untuk segera melakukan penangkapan oknum yang menimbun BBM dan penjual minyak di luar harga yang di tentukan.
“Harga minyak eceran sekarang sangat jauh dari harga yang ditetapkan. Mereka menjual minyak eceran seharga 15 sampai 20 ribu per Aqua sedang. Ini bukan lagi merugikan, tapi sudah membunuh masyarakat secara pelan-pelan ditengah kondisi bencana Alam di Aceh” tambahnya.
Selain itu, Supriadi juga mendorong DPRK bersama Polres Aceh Barat jangan hanya omon-omon, dan pihak terkait untuk membentuk Satgas khusus dalam memberantas persoalan penimbunan BBM.
“Untuk mengatasi antrian panjang dan melambungnya minyak eceran ditengah masyarakat, tidak cukup dengan sekedar surat himbauan. Pemerintah perlu bertindak tegas siapa yang mengambil untung dalam kondisi seperti ini” tutup Supriadi.
