Katacyber.com | Banda Aceh – Aceh Cakrawala Institute (ACI) menyampaikan kecaman keras atas tindakan represif dan tidak responsif yang dilakukan oleh aparat pengamanan di bawah jajaran Polda Aceh terhadap massa aksi yang menuntut kepastian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh.
Aksi damai yang seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi rakyat justru berubah menjadi medan kekerasan. Ketidakmampuan aparat dalam melakukan manajemen massa yang persuasif memicu bentrokan fisik (baku pukul) yang mengakibatkan jatuhnya korban luka serius dari pihak demonstran.
Kronologi dan Dampak Kekerasan
Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan tim advokasi ACI, situasi memanas ketika aparat dinilai abai dan tidak responsif terhadap tuntutan massa untuk beraudiensi secara transparan. Hal ini memicu ketegangan yang berujung pada tindakan kekerasan berlebihan oleh oknum petugas.
Akibat insiden tersebut, sejumlah demonstran mengalami cedera berat, di antaranya. Luka Serius di Bagian Kepala: Beberapa peserta aksi mengalami pendarahan hebat akibat hantaman benda tumpul. Cedera Patah Tulang: Ditemukan korban dengan kondisi patah tulang kaki (Fibula/Tubula) yang memerlukan penanganan medis intensif segera.
Penyisiran Pasca-Aksi: ACI juga menerima laporan adanya penyisiran terhadap para pendemo setelah massa membubarkan diri, yang dinilai sebagai bentuk intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Pernyataan Sikap Aceh Cakrawala Institute, Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute menyatakan bahwa tindakan ini merupakan preseden buruk bagi iklim demokrasi di Bumi Aceh.
“Kami mengecam keras brutalitas aparat di bawah jajaran Polda Aceh. Tugas polisi adalah mengayomi dan mengamankan, bukan justru menjadi pelaku kekerasan terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan hak dasarnya atas kesehatan melalui JKA,” ujar AM dalam pernyataan nya kepada media ini. Rabu (06/05/2026).
Atas insiden ini, Aceh Cakrawala Institute menuntut:
- Kapolda Aceh untuk segera bertanggung jawab atas tindakan anggotanya di lapangan dan melakukan evaluasi total terhadap prosedur pengamanan massa.
- Propam Polda Aceh untuk mengusut tuntas oknum aparat yang terlibat dalam pemukulan dan melakukan tindakan di luar prosedur hukum.
- Gubernur Aceh untuk tidak menutup mata dan segera merespons tuntutan massa terkait JKA agar eskalasi konflik tidak semakin meluas.
- Penghentian Penyisiran: Mendesak aparat untuk menghentikan segala bentuk intimidasi dan penyisiran terhadap peserta aksi pasca-kejadian.
ACI berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga adanya keadilan bagi para korban dan kejelasan terhadap nasib Jaminan Kesehatan Aceh bagi seluruh rakyat.
