Katacyber.com | Aceh Tenggara – Penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara pada 2025 menyisakan tanda tanya besar. aktivis mahasiswa Amas Muda menilai Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry gagal menunjukkan kepemimpinan yang berkeadilan dan pro terhadap korban bencana.
Sorotan utama diarahkan kepada Bupati Aceh Tenggara, yang dinilai belum mengambil langkah tegas atas kinerja jajarannya.
Saat IPMAT Banda Aceh Audiensi dengan Pemda yang dihadiri oleh Asisten 1, Asisten 3, Kadinsos, Kalaksa BPBD dan DPRK Aceh Tenggara pada 24 Desember 2025 di Oproom Setdakab Aceh Tenggara
Amas Muda senagai Koordinator Tim Relawan/Lapangan, menyatakan tuntutan agar Bupati Aceh Tenggara segera mencopot Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara.
Keduanya dianggap tidak kompeten dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor yang menimpa sejumlah kecamatan.
“Penanganan bencana tidak tertangani dengan baik dan dikerjakan dengan setengah hati. Ketika lembaga teknis gagal bekerja secara profesional, kepala daerah tidak boleh diam,” ujarnya, Kamis (01/01/2026).
Penilaian tersebut bukan tanpa dasar. Paguyuban Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) mengklaim telah melakukan survei lapangan di sejumlah wilayah terdampak.
Kecamatan Ketambe disebut sebagai salah satu kawasan dengan dampak paling parah. Temuan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry menyampaikan situasi pascabencana telah aman dan terkendali. Namun, hasil pemantauan IPMAT justru menemukan ketiadaan fasilitas dasar bagi korban.
Di Ketambe, tidak tersedia air bersih, posko pengungsian, maupun tenda darurat. Bahkan, satu pun tenda pengungsian tidak tampak berdiri di lokasi terdampak.
Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akurasi laporan BPBD Aceh Tenggara. Terlebih, IPMAT mengungkapkan bahwa BPBD sebenarnya memiliki persediaan tenda setidaknya sembilan unit yang tidak dimanfaatkan.
“Ini bukan soal kekurangan logistik, tapi soal kemauan dan kesigapan,” ujarnya.
Akibatnya, warga terdampak terpaksa mengungsi secara mandiri. Sebagian menumpang di balai desa atau rumah kerabat, sementara yang lain harus menyewa tempat tinggal dengan biaya tinggi, bahkan dengan sistem berutang.
Situasi ini memperlihatkan absennya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada fase paling krusial pascabencana.
Masalah lain yang turut disorot adalah pendataan korban. IPMAT menemukan sejumlah desa yang dilaporkan sebagai wilayah terdampak banjir dan longsor, padahal secara faktual tidak mengalami dampak langsung.
Kesalahan pendataan ini dinilai rawan menimbulkan penyimpangan, sekaligus mencederai prinsip keadilan distribusi bantuan.
“Pendataan adalah hal paling mendasar dalam penanggulangan bencana. Jika ini saja keliru, bagaimana publik bisa percaya pada kebijakan dan penggunaan anggaran?” ujar Amas.
Aksi protes yang digelar IPMAT Banda Aceh yang dikoordinir Amas Muda pada pekan lalu hingga kini belum membuahkan respons tegas dari Bupati Aceh Tenggara. Tidak terlihat perubahan signifikan dalam penanganan korban maupun evaluasi terhadap instansi terkait.
Sikap diam ini justru memunculkan dugaan adanya kepentingan politik kotor yang berpotensi terjadinya kongkalikong sehingga Bupati Aceh Tenggara menggadaikan moralitas pertanggungjawaban sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara.
Amas Muda mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh Tenggara.
Mereka menuntut pencopotan pimpinan Dinas Sosial dan BPBD sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap korban bencana hidrometeorologi 2025.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi tentang keberpihakan kepada korban. Publik berhak tahu, apakah pemerintah daerah sungguh hadir untuk rakyat atau justru sibuk dengan bargaining politik dan mengambil keuntungan atas terjadinya bencana,” tutup Amas.
