Oleh Sofya Nadia
Mahasiswa Fakultas Hukum UBB
Banyak orang yang masih bingung apakah anak dari perkawinan sirih akan mendapatkan hak waris dari ayahnya? atau hanya mendapat warisan dari keluarga ibunya saja? Tentunya hal ini akan kita bahas disini agar orang-orang tidak bimbang dalam pembagian warisan dan bisa membagi warisan tersebut secara adil sesuai dengan ketentuan hukumnya.
Berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Namun, untuk memastikan keabsahan perkawinan tersebut, harus dilakukan pelaporan dan pencatatan di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil, tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan yang menikah.
Pasal 2 ayat (2) UUP mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam institusi perkawinan dan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan yang dilakukan.
Selain itu, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat Islam. Dengan pencatatan tersebut, akan tercipta kejelasan mengenai status perkawinan, hak-hak dan kewajiban pasangan yang menikah, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.
Jadi, pelaporan dan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan dan kejelasan status perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini juga akan memudahkan dalam penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan perkawinan di kemudian hari.
Dalam perspektif hukum perdata, anak hasil perkawinan sirih seharusnya memiliki hak yang diakui untuk mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya. Meskipun status perkawinan sirih tidak diakui secara resmi, namun anak tersebut tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua biologisnya yang seharusnya memberikan hak untuk menerima bagian dari warisan.
Pemberian warisan kepada anak hasil perkawinan sirih harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak tersebut tidak boleh dirugikan hanya karena status perkawinan orang tua mereka yang tidak diakui secara sah. Oleh karena itu, penting bagi hukum perdata untuk memberikan kepastian hukum kepada anak hasil perkawinan sirih agar mereka dapat memperoleh hak warisan yang seharusnya mereka terima.
Pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan hak warisan anak hasil perkawinan sirih. Pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan mengakui hak anak tersebut untuk mendapatkan bagian dari warisan orang tua biologisnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 UUP, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, terdapat keterbukaan untuk anak luar kawin jika dapat membuktikan hubungan darah dengan ayahnya.
Dengan demikian, anak hasil perkawinan sirih seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan warisan dan kepastian hukumnya harus dijamin agar mereka tidak dirugikan secara tidak adil. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak harus menjadi prioritas dalam sistem hukum perdata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.
Anak luar kawin dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lainnya yang sah menurut hukum. Hal ini memungkinkan anak tersebut untuk memperoleh hak waris dari ayahnya jika dapat dibuktikan secara sah bahwa hubungan darah tersebut ada.
Namun, dalam hal pengakuan anak luar kawin oleh ayahnya, harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anak kandung pewaris. Dalam hal ini, prinsip pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan harus tetap diperhatikan. Meskipun anak yang lahir dari perkawinan sirih memiliki kemungkinan untuk membuktikan hubungan darah dengan ayahnya dan berhak atas warisan, namun hal ini harus dilakukan dengan proses hukum yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian, untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan sirih, ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil yaitu:
- Mengakui anak secara sah: Orang tua yang tidak menikah secara resmi dapat mengakui anak tersebut secara sah di depan pejabat catatan sipil atau pengadilan. Pengakuan ini akan memberikan status hukum kepada anak sebagai anak sah dari orang tua yang mengakui.
- Menikah secara resmi: Orang tua yang tidak menikah dapat memutuskan untuk menikah secara resmi setelah kelahiran anak mereka. Dengan menikah secara resmi, anak tersebut akan memiliki status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.
- Menjalani proses pengakuan anak di pengadilan: Jika salah satu orang tua tidak bersedia atau tidak mampu mengakui anak secara sah, maka proses pengakuan anak dapat dilakukan melalui pengadilan. Dalam proses ini, pihak pengadilan akan memutuskan status hukum anak berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- Mendapatkan akta kelahiran: Setelah mendapatkan kepastian hukum, pastikan bahwa anak tersebut memiliki akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tua secara jelas.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anak-anak yang lahir dari perkawinan sirih bisa mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya dilindungi oleh hukum.
