Katacyber.com | Pohuwato – Legalitas tanah menjadi pijakan bagi organisasi keagamaan untuk mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan. Tanah yang telah digunakan untuk sekolah dan amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sejak 2010, kini dapat dikembangkan lebih optimal setelah memiliki sertipikat, Rabu (23/9/2026).
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato, Saiful Hudodoo, mengatakan sertipikasi tanah menjadi salah satu pendukung keberlanjutan amal usaha organisasi, khususnya dalam pengembangan prasarana pendidikan.
“Untuk pengembangan prasarana amal usaha kami, kami membutuhkan legalitas dari kepemilikan tanah ini. Kalau tanpa legalitas ini tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah,” kata Saiful usai menerima sertipikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pohuwato.
Ia menilai kepastian legalitas tanah penting bagi lembaga pendidikan keagamaan agar pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga September 2026, tercatat 522.026 objek tanah wakaf di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 311.751 bidang atau 59,72 persen telah bersertipikat.
Tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama masjid, musala, sekolah, kegiatan sosial, makam, dan pesantren.
Di Banda Aceh, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Banda Aceh turut mendorong lembaga pendidikan keagamaan dan pengelola tanah wakaf agar segera mengurus legalitas tanah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan sosial.
Kepastian hukum atas tanah wakaf dinilai penting agar amal usaha keagamaan, termasuk sekolah dan dayah, dapat terus berkembang tanpa keraguan mengenai status kepemilikan tanah.
Legalitas tanah juga menjadi bagian penting dalam mendukung akses lembaga pendidikan keagamaan terhadap program bantuan pemerintah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf.
