Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2025 mengangkat tema “Pers Mengawal Ketahan Pangan sebagai Pilar Kemandirian Bangsa”. Tema tersebut kemudian dapat ditarik sebuah titik simpul bahwa saat ini mesti terus memperkuat keseimbagan kekuatan pers dengan pemerintah. Dengan memperkuat dua pilar kunci demokratis tersebut, maka aspirasi rakyat Indonesia tidak tergilas oleh penyalahgunaan kekuasaan.
Hari ini, tidak terpungkiri bahwa industri pers adalah bagian dari mega-power kekuasaan. Pers terlibat aktif dalam membendung opini sekaligus aspirasi rakyat untuk kemudian menciptakan suatu kebijakan oleh pemerintah. Demikian hal sebaliknya, dengan kekuatan pers dapat membatalkan suatu kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Inilah yang penulis maksud sebagai pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbagan peran antara pers dan pemerintah.
Dari semua peran staregi pers, baik secara nasional maupun lokal, sedikit banyaknya telah mampu mengemas kinerja pemerintah secara mutakhir. Sehingga peran kontrol dan intelektualisme publik masih kental dalam industri pers kekinian. Dengan ciri pers yang dinamis, insan pers mampu berselancar bukan hanya melewati badai digitalisasi yang mungkin telah banyak mengubur paksa industri pers di negeri ini (cetak maupun online), melainkan juga mampu bersahabat dengan arus kekuasaan yang masih pro terhadap teriakan rakyat kecil. Dalam konteks ini, kolaborasi pers dan pemerintahan adalah nama lain dari stabilitas politik nasional itu sendiri.
Dalam rangka momentum HPN 2025, dengan ruh modernitas dan kemanusian globalnya, seiring dengan spirit proklamasi kemerdekaan yang melekat dalam agenda pers dan pemerintaha, sudah sewajarnya hari ini tidak ada lagi penguasa atau pejabat pemerintah yang alergi terhadap kinerja insan pers di lapangan. Sehingga dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran tidak ada lagi menteri atau jajarannya mengeneralkan kinerja jurnalis yang bergerak di lapangan.
Adanya oknum memang sesuatu yang berlaku umum, bukan saja hanya terjadi pada wartawan atau dunia jurnalistik, melainkan juga massif terjadi di lembaga kepolisian dan lembaga alat atau badan negara lainnya. Untuk itu, upaya yang mengerdilkan kinerja pers oleh penyeleggara negara adalah suatu kekocolan dalam pemerintah Indonesia. Dengan adanya pers, pemerintah dapat lebih hati-hati dan bijaksana dalam menjalankan program. Sebaliknya, dengan adanya lembaga pemerintah, pers dapat melakukan fungsi amanah reformasinya.
Diakui atau tidak, hari ini keseimbangan antara pers dan pemerintah tersebut masih terjadi, namun hal tersebut mesti terus diperkuat agar pers dan pemerintah terus berada dalam koridor atau aturan mainnya tersendiri. Meskipun saat ini gejala penguasa yang berada di belakang industri pers tampak semakin kental, namun bukan berarti pers berjalan pincang secara berkelanjutan.
Dari sisi fungsi pers dalam mengawas program pemerintah terkait swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional misalnya, selama program ini diciptakan dan mulai digarap pada beberapa wilayah, selama itu pula pers memberikan perannya, baik peran terhadap pemerintah maupun kepada rakyat. Berbagai masukan dan kritikan berhamburan soal itu, ada yang dianggap gagal dan ada pula yang perlu dievaluasi dan dicopot. Tanpa pers program pemerintah akan ugal-ugalan, dan tanpa pers pula program pemerintah tidak boleh dibiarkan melenggang begitu saja.
Disadari atau tidak, iklim terkait perkembangan pers nasional mesti menjadi cerminan ke setiap hubungan pers dan pemerintah di level daerah. Di Daerah ada banyak tragedi demoktrasi yang saling tidak mendewasakan antara pers dan pemerintah. Ada kecenderungan prkatik pers dan perintah di tingkat daerah layaknya main kucing-kucingan. Pejabat memandang rendah kinerja wartawan, wartawan diintimidasi. Sebaliknya, pejabat pemerintah diperas wartawan gadungan, pemerintah tak pernah jera lari dari liputan wartawan yang bergerak dan dilindungi Undang-Undang.
Wajah keseimbangan antara pers dan pemerintah di level daerah mesti diperkuat dengan mendorong titik temu antara insan pers dengan penyelenggara negara agar tidak saling mendiskriminasikan, melainkan keduanya mesti saling mengisi dan saling berkolaborasi dalam memajukan negara dari sektor daerah. Sebab bukan zamannya lagi ada pejabat negara yang alergi dengan pers, dan bukan eranya pula pers dicap sebagai tukang teror. Sebab rentang sejarah pers dalam menyelamatkan bangsa ini tidak cukup dihapus oleh tinta hitam yang ditoreh oknum jurnalis. Untuk itu, kinerja pers yang bersih dan kinerja pemerintah yang efektif menjadi titik temu bahwa kedua pilar ini mesti terus diperkuat, baik di masa kini maupun di kemudian hari.
Penulis adalah Zulfata, CEO Media Katacyber.com
