Katacyber.com | Lampung Selatan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kalianda mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan untuk melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap realisasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Selatan yang mencapai Rp19.692.000.000 untuk program penerangan jalan umum (PJU). (Senin, 20/10/2025)
Ketua Umum HMI Cabang Kalianda, Sandi Aprizal, menilai bahwa penggunaan dana tersebut tidak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan pantauan kader HMI di berbagai wilayah Lampung Selatan, masih banyak titik penerangan jalan yang hingga kini diduga belum terealisasi di lapangan.
“Sebagai masyarakat Lampung Selatan, kami melihat dengan mata telanjang bahwa sepanjang jalan masih banyak yang gelap gulita. Ini menandakan adanya indikasi penyimpangan atau perencanaan yang tidak tepat sasaran,” ujar Sandi.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengantongi bukti realisasi paket belanja rekening penerangan jalan umum Dinas Perhubungan Lampung Selatan dengan total pagu Rp19 miliar lebih yang telah direalisasikan. Dana tersebut bersumber dari APBD Lampung Selatan Tahun 2025.
Lebih lanjut, Sandi menegaskan bahwa tindakan audit bukan hanya bentuk pengawasan hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap rakyat. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, masyarakat seharusnya sudah merasakan manfaat langsung berupa penerangan jalan yang memadai dan aman.
“Kami meminta Kejari Lampung Selatan segera turun tangan melakukan audit total terhadap Dishub. Jangan sampai uang rakyat sebesar Rp19 miliar lebih hanya menjadi angka di atas kertas tanpa bukti nyata di lapangan,” tegasnya.
HMI Cabang Kalianda menegaskan akan terus konsisten sebagai agen of change dan social control dalam mengawal dugaan penyimpangan anggaran ini hingga ke tingkat pusat.
“Lampung Selatan adalah rumah kami. Kami ingin pembangunan dilakukan tepat sasaran, sesuai SOP, dan penggunaan anggaran yang dikucurkan benar-benar dipergunakan sebaik mungkin,” tutup Sandi.
Dalam semangat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, HMI Kalianda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan daerah agar berpihak pada kepentingan rakyat dan prinsip good governance.
