Katacyber.com | Banda Aceh– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh menyampaikan kekecewaan terhadap pelepasan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) bersama seorang mahasiswa berinisial AM (22) dari tahanan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH). HMI menilai peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Minggu, (15/11/2026).
Sikap tersebut disampaikan HMI Cabang Banda Aceh melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, Maulana Iqbal. Ia menilai perkembangan penanganan kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan keadilan penegakan Syariat Islam di Banda Aceh.
Maulana Iqbal mengatakan, pihaknya sangat kecewa terhadap penerapan aturan Syariat Islam, khususnya dalam penanganan dugaan pelanggaran hukum jinayat yang melibatkan mantan pejabat daerah tersebut.
Menurutnya, penegakan hukum seharusnya dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun jabatan seseorang.
“Kami sangat kecewa dengan penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Kami melihat ada persoalan dalam konsistensi penegakan hukum. Ketika masyarakat biasa diduga melakukan pelanggaran, proses penindakan terkesan begitu cepat. Namun, ketika kasus ini melibatkan mantan pejabat, justru muncul persoalan dalam proses penanganannya,” ujar Maulana Iqbal.
Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jabatan maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.
Menurutnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur ketentuan mengenai jarimah liwath. Karena itu, HMI menilai penanganan perkara tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku
Maulana juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk alasan belum tuntasnya proses pelimpahan berkas ke pengadilan.
Sebagaimana diketahui, FD dan AM dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 setelah masa penahanan berakhir, sementara berkas perkara belum dinyatakan lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pelepasan tersebut tidak serta-merta menghentikan perkara ataupun menyatakan keduanya tidak bersalah.
HMI Cabang Banda Aceh berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan tidak memberikan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu. Penegakan Syariat Islam, menurut HMI, harus berlaku sama bagi seluruh masyarakat tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun status sosial.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan Syariat Islam hanya karena muncul kesan bahwa hukum berlaku tegas kepada masyarakat kecil, tetapi berbeda ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan,” tutupnya.
