Penulis M. Suhil Maulazaki
Ketua paguyuban himpunan pelajar Mahasiswa Darul Hikmah
Aceh Jaya, daerah yang terletak di jalur strategis antara Banda Aceh dan Meulaboh, selama ini seolah hanya dikenal sebagai titik singgah. Kendaraan-kendaraan besar melintas saban hari, membawa hasil bumi dan tambang dari barat ke timur Aceh, tapi hanya segelintir yang benar-benar berhenti dan melihat Aceh Jaya lebih dari sekadar wilayah pinggiran. Pertanyaannya sederhana tapi menohok: sampai kapan kita rela menjadi penonton di rumah sendiri?
Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah: hutan tropis yang subur, pesisir yang panjang dan potensial, tanah yang cocok untuk pertanian, hingga sumber daya tambang yang menarik minat investor. Namun realitas di lapangan sangat kontras. Pembangunan jalan lambat, fasilitas publik terbatas, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan belum merata, dan yang lebih menyakitkan: peran aktif masyarakat dalam pembangunan seolah diabaikan.
Ironisnya, setiap musim politik tiba, Aceh Jaya selalu dijanjikan kemajuan. Jalan dua jalur akan dibangun, pelabuhan diperluas, anak-anak muda dijanjikan pelatihan keterampilan, nelayan dijanjikan cold storage, dan petani diberi harapan soal pupuk dan harga stabil. Tapi begitu musim berlalu, janji tinggal narasi, realisasi menjadi ilusi.
Kita tidak bisa terus hidup dalam logika perlintasan. Sebab, jika daerah ini hanya dijadikan tempat lewat, maka selamanya Aceh Jaya akan tertinggal. Kita butuh pendekatan baru: Aceh Jaya sebagai pusat pertumbuhan, bukan pelengkap peta. Untuk itu, ada beberapa hal mendesak yang harus disorot.
Pertama, pemerataan infrastruktur. Tidak cukup hanya membangun jalan lintas utama. Desa-desa di pelosok Aceh Jaya masih sulit diakses, terutama saat hujan dan musim bencana. Pemerintah daerah harus berani keluar dari zona nyaman dan fokus pada konektivitas pedalaman, bukan hanya memperindah kota kabupaten.
Kedua, kebijakan yang memihak rakyat kecil. Sudah terlalu lama proyek-proyek besar mengatasnamakan pembangunan tapi hanya menguntungkan segelintir elite dan kontraktor luar. Pemerintah harus mendengar suara petani, nelayan, dan pemuda lokal. Mereka tidak butuh proyek mercusuar, mereka butuh akses pasar, pupuk, alat tangkap, serta modal yang tidak menjebak.
Ketiga, ruang aktualisasi untuk generasi muda. Aceh Jaya punya banyak anak muda cerdas, kritis, dan kreatif. Tapi mereka tidak punya tempat untuk tumbuh. Minimnya pusat literasi, budaya, dan teknologi membuat banyak dari mereka memilih merantau. Sudah saatnya pemerintah serius mengalokasikan anggaran untuk membangun pusat pengembangan pemuda yang nyata, bukan hanya seremoni.
Keempat, komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Rakyat berhak tahu ke mana uang daerah dialirkan. Musrenbang jangan hanya menjadi panggung simbolik. Biarkan masyarakat mengawal pembangunan. Jangan alergi terhadap kritik. Pemerintah yang sehat adalah yang berani diawasi dan mau memperbaiki.
Aceh Jaya bukan daerah miskin. Yang miskin adalah keberanian untuk berubah. Yang kurang bukan sumber daya, tapi manajemen dan keberpihakan. Selama pemimpin kita masih berpikir jangka pendek dan mengedepankan citra daripada substansi, maka jangan harap Aceh Jaya akan keluar dari stigma “daerah perlintasan”.
Tapi kita tidak boleh putus asa. Perubahan tidak datang dari satu orang, tapi dari kesadaran kolektif. Mulailah dari dialog, dari kritik yang membangun, dari pemuda yang berani bersuara, dari tokoh masyarakat yang tidak kompromi pada keburukan, dan dari pemerintah yang tidak takut membuka telinga.
Aceh Jaya layak diperjuangkan. Bukan untuk menjadi daerah singgah, tapi menjadi rumah yang layak huni, adil, dan membanggakan. Kini saatnya bergerak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
