Penulis Mirza Maulana, Presiden Mahasiswa Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
Kembalinya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang ke wilayah hukum Aceh disambut dengan euforia oleh berbagai kalangan. Namun, bagi Mirza Maulana, Presiden Mahasiswa Universitas Sains Cut Nyak Dhien (USCND) Langsa, kegembiraan administratif ini tak boleh membutakan masyarakat dari tugas besar yang menanti.
“Kembalinya empat pulau ini bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal ujian atas kredibilitas pemerintahan,” tegas Mirza.
Menurutnya, keputusan administratif tersebut baru sebatas rekonsiliasi geografis, sementara yang jauh lebih penting adalah rekonsiliasi kehidupan. “Masyarakat pesisir di kawasan ini sudah terlalu lama terpinggirkan. Jangan sampai kita menjadi ureueng meukat lada bak ujeun gaki bersimbah keringat menanam di ujung kaki, tetapi lupa memanen saat buahnya ranum,” katanya.
Mirza memperingatkan pemerintah agar tidak menjadikan empat pulau tersebut sebagai panggung kekuasaan atau proyek simbolik semata. “Jangan sampai pulau-pulau ini berubah menjadi sandiwara politik. Mercusuar dibangun sebagai simbol prestise semu, sementara nelayan masih mengais ikan dengan perahu bocor,” sindirnya tajam.
Ia mengkritik kecenderungan proyek infrastruktur megah yang hanya dijadikan latar seremonial tanpa dampak nyata. “Jangan sampai dermaga megah hanya menjadi properti dokumentasi, sementara cold storage tak pernah ada. Ini bukan tentang mengejar cahaya mercusuar yang tak sampai ke gubuk nelayan, tapi tentang membangun mercusuar kesejahteraan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berpihak pada ekosistem dan kearifan lokal. Pemerintah, katanya, wajib menyusun cetak biru pembangunan yang menolak eksploitasi tambang dan alih fungsi lahan secara masif.
“Empat pulau ini seharusnya menjadi episentrum ekowisata bahari, pusat riset biota endemik Selat Malaka, dan ladang energi terbarukan. Jadikan mereka laboratorium hidup ekonomi sirkular, bukan ladang ekstraksi,” tekan Mirza.
Ia juga menyoroti pentingnya pengakuan atas hak ulayat masyarakat lokal. “Libatkan masyarakat adat sebagai penjaga pulau, bukan hanya penonton apalagi korban dari proyek investor. Kembalikan hukom adat laôt sebagai sistem pengelolaan sumber daya yang adil dan lestari,” ucapnya.
Mirza turut mengkritik potensi kebocoran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam proses pembangunan di wilayah itu. Ia menyebut, dana yang seharusnya menopang kesejahteraan rakyat, kerap kali hanya tampak besar di permukaan, tapi berlubang di dasar.
“Dana Otsus bukan lumbung laut yang megah namun keropos. Audit publik harus dilakukan setiap triwulan. Setiap rupiah harus menjadi jembatan emas bagi rakyat,” tegasnya.
Tak hanya menyasar pemerintah, Mirza juga mendorong kalangan kampus untuk ikut mengawasi. Ia menyebut universitas sebagai meunasah tempat nalar dan nurani bermuara.
“Pemerintah harus mendengar suara nalar, bukan hanya suara kuasa. Bentuk forum pengawas independen yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan LSM lokal. Kami, mahasiswa, siap menjadi sireum ie semut air yang konsisten mengawasi setiap kebijakan yang rawan kebocoran,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Mirza menegaskan bahwa momentum ini adalah titik balik dari simbol ke substansi, dari peta ke penghidupan, dari kekuasaan ke kedaulatan rakyat.
“Jika empat pulau ini telah kembali ke pangkuan Aceh, maka biarkan rakyat Aceh pula yang memeluknya dengan martabat, bukan dengan janji kosong,” pungkasnya.
