KataCyber.Com | Bireuen — Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas Almuslim menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan empat batalyon TNI baru di Aceh. Dalam pernyataan sikap resmi, PEMA menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar Nota Kesepahaman Helsinki dan mengganggu stabilitas sosial di Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, (05/05/2025).
Presiden Mahasiswa Universitas Almuslim, Rahmat Rizki, menjelaskan bahwa pembangunan batalyon baru menunjukkan kurangnya komitmen terhadap perdamaian yang telah diperjuangkan sejak penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005. Ia menyebutkan bahwa penambahan ribuan personel militer bertentangan dengan butir MoU yang telah membatasi jumlah personel TNI dan Polri di Aceh.
“Penambahan empat batalyon ini tidak mencerminkan semangat damai. Yang dibutuhkan pemuda Aceh hari ini bukan barak militer, tapi ruang belajar dan ruang kreatif,” ujar Rahmat kepada KataCyber.Com.
Dalam pernyataannya, PEMA Universitas Almuslim mengajak seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Aceh untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap militerisasi dan bersama-sama mendorong arah pembangunan Aceh yang lebih berpihak pada pendidikan. “Bangun pendidikan, bukan militerisasi,” tegas Rahmat.
PEMA juga menyerukan agar Gubernur Aceh, DPRA, anggota DPD dan DPR RI dari Aceh, serta organisasi masyarakat dan mahasiswa lainnya, mengambil sikap tegas dan berpihak kepada rakyat.
“Kami tidak menolak keberadaan TNI, tapi kami menolak kebijakan yang berpotensi mengancam perdamaian dan masa depan generasi muda Aceh,” tambahnya.
Dalam pernyataan tertulis, PEMA menegaskan bahwa pembangunan di Aceh seharusnya difokuskan pada sektor pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik yang merata, bukan pada perluasan kekuatan militer.
Sikap ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga keberlangsungan damai di Tanah Rencong, serta upaya mendorong pembangunan berbasis kesejahteraan dan keadilan sosial.
