KataCyber.com | Blangpidie — Ribuan masyarakat yang tergabung dalam kelompok Seuneubok Lubok Raja dan Aliansi Masyarakat Tolak PT Cemerlang Abadi (PT CA) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Dalam aksi tersebut, massa turut mengibarkan bendera Bulan Bintang sebagai simbol protes terhadap keberadaan dan aktivitas perusahaan, Minggu (1/11/2026).
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah spanduk dan umbul-umbul bertuliskan penolakan terhadap PT Cemerlang Abadi. Selain menyampaikan tuntutan melalui orasi, massa juga mengibarkan bendera Bulan Bintang tepat di depan halaman kantor perusahaan.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini mempersoalkan persoalan pengelolaan lahan perkebunan serta kewajiban perusahaan terhadap pembangunan kebun plasma bagi masyarakat.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam tuntutan massa, persoalan perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi menjadi salah satu poin yang dipersoalkan. Perusahaan disebut tidak lagi mengantongi izin sejak 2017 untuk mengelola lahan seluas 4.847,18 hektare.
Selain itu, massa juga menyoroti persoalan kewajiban pembangunan kebun plasma. Dalam informasi yang dikutip dari pemberitaan media daring, pada 2023 Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pernah menyoroti kewajiban PT Cemerlang Abadi terkait pembangunan kebun plasma sebesar 20 hingga 30 persen.
Informasi tersebut juga menyebutkan adanya dugaan kerugian perekonomian negara sebesar Rp10.172.592.653.000. Namun, angka dan uraian mengenai persoalan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen serta keterangan resmi pihak berwenang.
Berbagai persoalan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar permasalahan PT Cemerlang Abadi mendapatkan penyelesaian.
Setelah melalui musyawarah antara massa aksi dan pihak perusahaan, PT Cemerlang Abadi menyatakan kesediaannya untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan hingga direktur pusat melakukan musyawarah dengan pihak aliansi masyarakat.
Selain itu, massa juga melakukan pemotongan akses jalan di dalam kawasan perkebunan sehingga jalur tersebut tidak dapat dilalui menuju sejumlah lokasi lahan.
Hingga aksi berlangsung, masyarakat berharap persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut dapat diselesaikan melalui pertemuan dan langkah konkret dari pihak perusahaan maupun instansi terkait.
