Oleh: Sovia Cahya
Pimpinan Sekolah Kita Menulis (SKM) Cabang Langsa / Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
Pendidikan Indonesia sedang menghadapi perubahan atau justru menunjukkan ketidak konsistenan yang terjadi? Negara terus berupaya memperluas akses belajar, tetapi sekolah-sekolah yang telah berdiri masih bergulat dengan persoalan ruang kelas, fasilitas pendidikan, dan pemerataan tenaga pengajar. Di tengah keadaan tersebut, Sekolah Rakyat hadir membawa harapan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pertanyaannya, seberapa mendesak program ini, dan bagaimana memastikan kehadirannya tidak mengalihkan perhatian dari persoalan sekolah yang sudah ada?
Pertanyaan itu bukan bentuk penolakan terhadap Sekolah Rakyat. Sebaliknya, pendidikan sebagai hak setiap anak menuntut agar setiap kebijakan yang mengatasnamakan pemerataan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Program pendidikan tidak cukup dinilai dari besarnya perhatian publik atau banyaknya fasilitas baru yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya mengatasi hambatan belajar yang selama ini dihadapi anak-anak Indonesia.
Data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa sekitar 1,2 juta ruang kelas mengalami kerusakan sedang atau berat di 195 ribu sekolah. Pemerintah mengakui bahwa persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam satu atau dua tahun saja.
Angka itu semestinya menjadi alarm. Di balik statistik kerusakan ruang kelas, terdapat kebutuhan mendasar untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung dalam lingkungan yang aman, layak, dan mendukung perkembangan peserta didik.
Persoalan berikutnya adalah distribusi tenaga pengajar. Berdasarkan perhitungan analisis beban kerja yang bersumber dari Dapodik per Desember 2024, Kemendikdasmen mencatat kekurangan sekitar 374.000 guru pada satuan pendidikan negeri. Pemerintah juga menjelaskan bahwa persoalan guru bukan semata-mata jumlah secara nasional, melainkan distribusi yang belum merata antardaerah dan bidang studi.
Artinya, persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan memperbanyak institusi. Pemerintah juga perlu memastikan sekolah yang sudah beroperasi memiliki tenaga pengajar yang memadai, fasilitas yang layak, dan dukungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks inilah urgensi Sekolah Rakyat perlu dinilai secara proporsional.
Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi, menurut Kemendikdasmen. Program ini dirancang sebagai pendidikan berasrama gratis dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sasaran tersebut memberikan alasan kuat bagi negara untuk hadir melalui pendekatan yang lebih intensif. Anak-anak yang menghadapi kemiskinan ekstrem mungkin tidak hanya membutuhkan ruang kelas, tetapi juga dukungan kebutuhan dasar, pendampingan, dan lingkungan belajar yang membantu mereka bertahan dalam pendidikan. Namun, satu hal perlu ditegaskan: Sekolah Rakyat bukan jawaban tunggal bagi seluruh persoalan pendidikan Indonesia.
Anak yang tidak bersekolah karena kemiskinan membutuhkan intervensi yang berbeda dari anak yang tinggal di wilayah terpencil dengan keterbatasan guru. Demikian pula, sekolah yang memiliki ruang kelas rusak membutuhkan rehabilitasi, bukan sekadar tambahan institusi pendidikan di wilayah lain.
Jika persoalannya adalah kemiskinan, negara perlu memperkuat dukungan bagi keluarga. Jika persoalannya adalah keterbatasan guru, pemerintah harus memperbaiki distribusi dan pemenuhannya. Jika persoalannya adalah fasilitas, rehabilitasi harus menjadi prioritas. Sementara itu, apabila anak membutuhkan dukungan pendidikan berasrama karena kondisi sosial-ekonominya, Sekolah Rakyat dapat menjadi pilihan yang relevan.
Kebijakan yang baik harus mampu membedakan persoalan, bukan memaksakan satu program untuk menjawab semua keadaan. Kita tentu tidak ingin Sekolah Rakyat berkembang dengan baik, sementara sekolah negeri dan swasta yang melayani jutaan anak lainnya terus berjuang memperbaiki fasilitas dan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Sebaliknya, kita juga tidak seharusnya menolak program yang berpotensi membuka akses pendidikan bagi kelompok paling rentan hanya karena persoalan di sekolah reguler belum selesai.
Keduanya bukan pilihan yang harus dipertentangkan. Negara justru harus memastikan bahwa dukungan terhadap anak-anak miskin berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pendidikan secara keseluruhan.
Di sinilah ukuran keberhasilan pemerintah perlu diperjelas. Sekolah Rakyat tidak cukup dinilai dari jumlah gedung, banyaknya siswa yang diterima, atau seremoni peresmian. Evaluasi harus mengukur apakah anak-anak yang sebelumnya tidak memperoleh pendidikan kini dapat belajar secara berkelanjutan, menunjukkan perkembangan akademik, dan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu membuka data mengenai kondisi ruang kelas, kebutuhan guru, serta prioritas perbaikan sekolah negeri dan swasta. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah anggaran pendidikan telah menjawab kebutuhan secara proporsional, lalu apa solusinya?
Pertama, pemerintah perlu menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis data hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Pemetaan tersebut harus mencakup anak tidak sekolah, kondisi ruang kelas, distribusi guru, jarak ke sekolah, serta hambatan ekonomi keluarga.
Kedua, Sekolah Rakyat harus diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan layanan khusus dan belum terlayani secara memadai. Seleksi penerima manfaat perlu transparan, sedangkan hasil program harus dievaluasi secara berkala.
Ketiga, rehabilitasi sekolah yang rusak dan pemerataan guru harus berjalan bersamaan dengan pengembangan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat dan daerah perlu menetapkan target yang terukur, termasuk penyelesaian ruang kelas rusak berat, pemenuhan guru, dan peningkatan fasilitas sanitasi serta akses pembelajaran digital.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat bantuan pendidikan bagi keluarga rentan, termasuk dukungan transportasi dan kebutuhan sekolah ketika hambatan biaya menjadi penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Terakhir, anggaran dan hasil setiap program harus dapat diawasi publik. Pendidikan membutuhkan investasi jangka panjang, tetapi investasi itu harus dibuktikan melalui perubahan yang nyata bagi peserta didik.
Pada akhirnya, urgensi Sekolah Rakyat bukan alasan untuk mengabaikan sekolah yang sudah ada. Sebaliknya, kehadirannya seharusnya menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang lebih adil: memberikan dukungan khusus kepada anak-anak yang paling rentan sekaligus memperbaiki layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan negara bukanlah seberapa banyak sekolah baru yang mampu dibangun, melainkan seberapa serius negara memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena kemiskinan, keterbatasan fasilitas, atau ketidakmerataan tenaga pengajar. Sekolah Rakyat harus menjadi jalan keluar bagi anak-anak yang tertinggal, bukan alasan untuk membiarkan persoalan pendidikan yang lama tetap tertinggal.
