Oleh Zulfata (Ketua Umum Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh / DPP AMMPA)
Tidak berlebihan rasanya menyebut bahwa tren kepemimpinan semuanya bermuara pada politik. Posisi hukum sebagai pilar keadilan telah dilabrak tak karuan oleh panglima yang bernama politik. Kuasa politik secara massif menjelma sekaligus menyusup untuk mengatur nasib banyak manusia yang kemudian kita menyebutnya mengatur lalu lintas hajat hidup rakyat tanpa sekat bekas pendukung politik elektoral.
Kentalnya kepentingan politik nyaris sulit dibedakan dari berbagai kebijakan, program, perilaku hingga arah kendali bangsa dan daerah hendak dibawa. Wajah politik bisa jadi sebagai harapan perubahan sekaligus seperangkat untuk merendahkan martabat rakyat sebagai manusia yang mengamanahkan nasib kolektif kepada pemimpinnya. Dalam konteks inilah pendulum politik tersebut diperebutkan, diperjuangkan serta dikonstelasikan agar kuasa politik dapat dikendalikan oleh pemimpin yang benar-benar jujur menjawab aspirasi rakyat. Sehingga kuasa politik seirama dengan jawaban yang dibutuhkan rakyat.
Belakangan ini, ada banyak kebijakan, program bahkan kumunikasi politik yang diciptakan justru bukan menghadirkao solusi di hadapan rakyat yang serba “menjerit dan tercekik”. Justru yang marak terjadi adalah praktik kepemimpinan yang menciptakan masalah secara bertubi-tubi. Belum selesai satu masalah, muncul pula masalah lainnya. Belum selesai masalah bencana ekologi, ditambah lagi masalah asap yang tak berkartu tanda penduduk. Selanjutnya, belum selesai mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditambah lagi maraknya pengangguran kaum terpelajar. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, kepemimpinan nasional maupun daerah kehilangan daya solutifnya dalam menjamin kepastian dalam melindungi segenap bangsa Indonesia.
Iklim politik kita hari ini begitu telanjang mempertontonkan amoralitas, nirempati dan paradoks kepemimpinan. Seolah-olah kuasa politik di negeri ini-di daerah ini dipaksakan berjalan tanpa pengawasan serus oleh partisipasi publik yang sehat. Kritik publik tidak lagi mendapat tempat sebagai anti virus kekuasaan yang nyata-nyata bermain serong di mata rakyat. Kebijakan tak efektif secara kolektif dipoles-poles agar tampak diterima publik meskipun semesta dengan tegas menolaknya dengan berbagai bentuk teguran bencana.
Atas fenomena bencana ekologi, politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan rakyat hari ini belum menampilkan adanya kinerja kepemimpinan solutif dengan tidak menyebutnya justru yang tampak adalah kebanggaan mempertontonkan kepemimpinan kinerja yang konyol dan tak teladan.
Bagaimana mungkin partisipasi politik rakyat dapat bersatu-padu dengan arah kuasa yang justru menjadi sumber masalah dalam upaya penyelesaian masalah itu sendiri. Kuasa terlalu percaya diri untuk menipu dan tak jujur mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah nyata-nyata tak efektif. Pemaksaan atas penerapan program-program yang hanya memperkaya golongan elite atau sengaja mensiasati kebocoran anggaran negara terus mendapat karpet merah, koruptor tak kunjung ditangkap. Sementara kekuatan politik tuntutan publik yang berusaha menjaga keseimbangan kekuasaan sulit menjadi panglima dalam mengubah haluan kepemimpinan politik yang tak solutif.
Akhirnya, rakyat bantu rakyat menjadi motivasi kolektif untuk kembali mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak boleh dibiarkan liar dengan kekuasaan sedang dikendalikan. Sebab kekuasaan bukan untuk menyengsarakan rakyat atau menipu rakyat, melainkan kekuasaan adalah untuk mewujudkan kebijaksaan dan melindungi segenap bangsa dari apapun bentuk bencananya. Karena itulah kepemimpinan politik seharusnya menggandakan solusi, bukan merentang kesenjangan dan penuh intrik dan manipulasi.
