Koordinasi antara pemerintah daerah, PPAT, dan kantor pertanahan membantu mempercepat proses sekaligus menjaga kualitas data.
BANDA ACEH – Transformasi layanan pertanahan memerlukan kerja bersama lintas lembaga. Menteri ATR/Kepala BPN mengajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta organisasi Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jawa Tengah memperkuat sinergi. Walaupun disampaikan dalam konteks daerah lain, kebutuhan koordinasi tersebut juga relevan bagi pelayanan masyarakat Kota Banda Aceh.
Pemerintah daerah berperan dalam urusan perpajakan daerah dan pengelolaan aset, PPAT membuat akta tertentu yang menjadi dasar perubahan data, sedangkan kantor pertanahan melakukan pendaftaran sesuai kewenangannya. Ketiga bagian ini saling berhubungan. Jika data atau proses pada satu bagian tidak siap, layanan berikutnya dapat ikut tertunda.
Sinergi yang baik dimulai dari kesamaan pemahaman mengenai persyaratan dan standar data. Penulisan nama, identitas, alamat, luas, dan keterangan objek harus konsisten. Perbedaan kecil dapat memerlukan klarifikasi karena setiap perubahan pada data pertanahan memiliki akibat hukum.
Bagi masyarakat, koordinasi antarlembaga diharapkan mengurangi pengulangan dan ketidakpastian. Namun, pemohon tetap bertanggung jawab menyediakan dokumen yang benar. Warga yang akan melakukan peralihan hak sebaiknya berdiskusi dengan PPAT mengenai akta dan kewajiban terkait, kemudian memastikan berkas diajukan melalui mekanisme resmi.
Pengelolaan aset pemerintah juga membutuhkan data pertanahan yang tertib. Aset yang tidak terinventarisasi atau belum memiliki dokumen memadai dapat menghambat pemanfaatan untuk pelayanan publik. Sinkronisasi antara data aset daerah dan data pertanahan membantu pemerintah menjaga kekayaan daerah secara lebih akuntabel.
Pertukaran informasi harus tetap memperhatikan batas kewenangan dan perlindungan data. Sinergi bukan berarti setiap pihak dapat mengubah data pihak lain. Perubahan tetap memerlukan dokumen, pemeriksaan, dan persetujuan sesuai ketentuan agar kepastian hukum tetap terjaga.
Forum koordinasi juga dapat digunakan untuk membahas pola kesalahan yang sering muncul tanpa membuka data pribadi pemohon. Jika perbedaan format atau interpretasi persyaratan diketahui lebih awal, masing-masing pihak dapat memperbaiki panduan dan mengurangi berkas yang harus dikembalikan.
Bagi masyarakat, sinergi seharusnya menghasilkan satu pesan yang konsisten. Jika menerima informasi berbeda, pemohon perlu meminta klarifikasi berdasarkan ketentuan tertulis, bukan memilih jawaban yang paling mudah. Kepastian prosedur lebih penting daripada janji lisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mengajak masyarakat memilih PPAT yang berwenang, meminta penjelasan sebelum menandatangani akta, dan menyimpan salinan dokumen serta bukti pembayaran. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, profesi, dan warga akan membuat transformasi layanan lebih cepat, aman, dan dapat dipercaya.
