Editorial
Meski Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK gencar dilakukan dan menyeret berbagai kepala daerah, namun semua itu tak berlaku di Aceh, ditambah lagi buruknya citra penegakan hukum di Aceh yang masih kental dengan susana perselingkuhan politik atas nama proyek balas budi.
Aceh belum damai atau belum pulih, bencana ekologis bukanlah alasan rasional untuk tidak menindaklanjuti oknum-oknum pejabat yang sudah tercium menyalahgunakan kekuasaan, melanggaar aturan-namun penegak hukum tak berdaya mengusutnya hingga tuntas.
Hari ini, Pemerintah Aceh dikenal dengan kinerja yang tak transparan dengan tidak menyebutnya tuli dan norak. Puluhan miliaran dana bantuan dan penganan Bencana Aceh tak jelas rincian penggunaannya kemana, yang terlihat hanya laporan seremonial dan pencitraan yang memuakkan publik terdampak bencana.
Bukan tidak hormat karena jujur mengatakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat gagal menangani masa pemulihan bencana ekologi Aceh, hingga hari ini (Juli 2026) kinerja penanganan bencana masih terkendala birokrasi (menunggu tahun anggaran), bau busuk manipulasi anggaran sebagai bentuk tak transparan terus menyengat. Rakyat Aceh terdampak bencana seakan salah kalau berekspresi melampiaskan kejujurannya di ruak publik. Begitulah cara kekuasaan bekerja merespons rakyat hari saat ini.
Belum lagi soal progres pencabutan aturan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang menyusahkan rakyat (hak rakyat Aceh pasca damai) seperti tuntutan demonstrasi mahasiswa Aceh saat itu, kini aturan itu tak jelas muaranya, mahasiswa pun terpola politis dan tak berkelanjutan mengadvokasi.
Belum lagi soal kontrak membagian hasil migas Blok Andaman tak terpublis di ruang publik. Rakyat Aceh seakan bodoh dan diharap memaklumi buasnya praktik kekuasaan masa kini.
Belum lagi tingkah, KPK tak punya nyali dalam mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran publik di Aceh. Belum lagi potret penegak hukum di Aceh loyo serta terkesan tebang pilih. Penegak hukum di Aceh hampir sulit dibedakan cara kerjanya dengan politisi busuk. Kalau dibiarkan seperti ini, kemana lagi rakyat Aceh hendak mengadu? Mungkin ada benarnya rakyat Aceh harus terus melawan untuk didengar. Rakyat Aceh harus memberontok untuk menegaskan bahwa rakyat Aceh tak mungkin dipermainkan dalam waktu yang berkepanjangan. Sadar atau tidak, yakinlah bahwa permainan politik tersebut akan memicu dendam politik yang harganya tak dapat ditawar dengan harta dan jabatan. Hidup rakyat Aceh yang terus berjuang!
