Katacyber.com | Takengon – Kelumpuhan total sistem kelistrikan (blackout) di Pulau Sumatra sejak Jumat malam memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Pemadaman massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra itu dinilai mencerminkan lemahnya sistem mitigasi krisis serta rapuhnya infrastruktur proteksi kelistrikan nasional yang dikelola PT PLN (Persero), Minggu, (24/05/2026).
Merespons kondisi tersebut, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah, Badko Aceh, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran manajemen puncak PT PLN (Persero), termasuk mencopot Direktur Utama PLN yang dianggap gagal mengantisipasi gangguan sistemik kelistrikan nasional.
Ketua Umum HMI Cabang Takengon-Bener Meriah, Afdhalal Gifari, menyebut alasan cuaca buruk yang disampaikan pihak PLN tidak dapat diterima secara logika teknis. Menurutnya, luasnya wilayah terdampak membuktikan adanya kelemahan serius dalam sistem proteksi otomatis interkoneksi kelistrikan Sumatra.
“PLN memegang monopoli tunggal dengan anggaran negara yang sangat besar. Jika gangguan satu titik transmisi di Jambi bisa memadamkan listrik dari Palembang hingga ujung Aceh, ini adalah cacat sistemik. Dirut PLN harus mundur secara ksatria, atau dicopot oleh Menteri ESDM,” tegas Afdhalal dalam konferensi pers di Takengon.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik berkepanjangan tersebut. Menurutnya, sektor UMKM dan industri kopi lokal di dataran tinggi Aceh menjadi pihak yang paling merasakan kerugian.
“Masyarakat yang bergantung pada omzet harian paling dirugikan. Bahan baku kuliner membusuk, transaksi digital via QRIS dan ATM macet total, sinyal komunikasi hilang, hingga pasokan air bersih terhenti. Ini kerugian multidimensional yang bisa menembus angka triliunan rupiah di seluruh Sumatra,” ujarnya.
Afdhalal juga meminta pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap dampak nyata yang dirasakan masyarakat di daerah, khususnya di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Di Aceh Tengah dan Bener Meriah, aktivitas ekonomi lumpuh seketika. HMI akan terus mengawal isu ini. Menteri ESDM harus segera mengambil langkah konkret terkait kompensasi yang adil dan melakukan pembenahan total di tubuh PLN,” pungkasnya.
