Katacyber.com | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP AMAN) melaporkan Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya pada Jumat, (10/04/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan yang dinilai mengarah pada tindakan penghasutan di muka umum.
Muhammad Fadli selaku Dewan Pembina DPP AMAN dalam konferensi pers di depan Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjaga stabilitas negara, keutuhan bangsa, serta menegakkan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurutnya, setiap indikasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara harus ditindaklanjuti secara serius melalui jalur hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa DPP AMAN sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawal kondisi kebangsaan.
Pihak DPP AMAN juga menyampaikan bahwa laporan tersebut disertai dengan sejumlah bukti awal serta hasil kajian internal organisasi. Berdasarkan kajian tersebut, mereka menilai pernyataan Saiful Mujani patut diduga melanggar Pasal 246 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur mengenai dugaan penghasutan untuk melawan penguasa umum.
“Langkah ini bukan bagian dari kepentingan politik praktis, melainkan upaya menjaga marwah demokrasi dan konstitusi,” ujar perwakilan DPP AMAN dalam keterangannya.
Lebih lanjut, DPP AMAN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal jalannya proses tersebut agar berlangsung secara transparan, profesional, dan berkeadilan.
Sebagai organisasi yang mengklaim konsisten mengawal kepentingan rakyat, DPP AMAN menegaskan komitmennya untuk berada di garis depan dalam menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman yang berpotensi merusak persatuan. Mereka juga menyinggung pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
