Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Aceh, provinsi di ujung barat Indonesia yang dikenal sebagai wilayah resilien setelah gempa dan tsunami 2004, kini kembali berada di bawah bayang-bayang bencana alam yang sangat dahsyat. Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh baru-baru ini pada 26 November bukan lagi sekadar fenomena cuaca ekstrem ia adalah tragedi berlapis yang menimbulkan kehancuran fisik, desolasi sosial, dan trauma kolektif yang mendalam. Hujan ekstrem yang dipicu sistem badai tropis telah menyebabkan sungai meluap, tanah longsor menelan desa, keluarga terpisah atau hilang, dan akses dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan, hingga komunikasi terputus total. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan nasional semata tidak cukup untuk mendukung Aceh keluar dari krisis yang mengakar ini bantuan asing dengan kapasitas teknis dan sumber daya global adalah keniscayaan jika kita bermaksud menyelamatkan generasi yang masih hidup.
Data resmi dari sejumlah lembaga seperti BNPB dan situasi lapangan menunjukkan betapa parahnya dampak bencana ini. Hingga pertengahan Desember, total korban jiwa dari banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui angka 1.000 orang, dengan Aceh menjadi salah satu daerah paling terpukul. Sekitar lebih dari setengah juta rumah rusak atau hancur, dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi tanpa kepastian akan masa depan mereka. Di Aceh sendiri, tercatat puluhan ribu rumah rusak parah atau tertimbun lumpur sedalam hingga dua meter, memaksa puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal secara instan.
Apa yang terjadi di Aceh kini tidak bisa lagi dilihat sebagai banjir biasa. Ini adalah bencana multifaset tanah longsor yang memutus akses jalan utama, banjir bandang yang menghanyutkan rumah dan fasilitas publik, serta lumpur tebal yang menutup ladang, sekolah, dan rumah ibadah, membuat kehidupan sehari-hari terhenti. Ribuan kampung yang dulunya hidup bertani, berdagang, sekolah, dan beribadah kini tertutup oleh tumpukan sedimen, puing-puing kayu, dan bekas bangunan yang roboh, sehingga warga yang selamat terjebak dalam sebuah kota hantu yang sunyi sekaligus penuh duka sekaligus.
Dampaknya bukan hanya fisik. Trauma psikologis yang mengikat warga Aceh begitu kuat. Banyak keluarga yang kehilangan anggota, rumah yang menjadi saksi kehidupan puluhan tahun kini tersapu air, dan anak-anak yang menyaksikan kekacauan tersebut harus menanggung beban emosional yang akan terasa seumur hidup. Pengungsi yang dulu hanya menghadapi hujan kini harus menghadapi mimpi buruk berkepanjangan suara hujan bahkan dapat memicu kecemasan akut, sementara suara deru alat berat yang bekerja pagi hingga malam menjadi pengingat bahwa hidup mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Ketika rumah tidak lagi berdiri dan harta benda lenyap, ketidakpastian akan masa depan menambah beban mental yang berat.
Sementara pemerintah Indonesia telah berupaya keras menanggulangi dampak bencana ini, kenyataannya sumber daya nasional yang tersedia masih jauh dari cukup. Pemerintah pusat dan BNPB saat ini bekerja untuk membuka akses transportasi untuk mengalirkan bantuan, membangun tenda darurat, serta menyiapkan hunian sementara, tetapi tantangan logistik tetap besar karena kondisi akses yang rusak parah. Putusnya jalan serta infrastruktur penting lainnya membuat distribusi bantuan sering terlambat tim penyelamat harus memutar rute untuk mencapai daerah terpencil yang kini terisolasi, kadang harus menunggu alat pemecah jalan tiba di lokasi yang sangat jauh dari pusat logistik utama.
Banyak pihak yang berada di lapangan menyuarakan perlunya keterlibatan bantuan asing secara lebih terbuka. Ini bukan soal menyerah pada kedaulatan, tetapi soal pragmatis ketika Aceh pernah dilanda tsunami pada 2004, bantuan asing adalah salah satu faktor penting dalam pemulihan. Bantuan dari dunia internasional mempercepat pembangunan kembali rumah, fasilitas sosial, dan pendidikan serta menyediakan sumber daya psikologi untuk membantu warga mengatasi trauma pascatragedi besar itu. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketika bencana dengan skala sebesar ini terjadi, kapasitas asing dalam modal, teknologi, pengalaman penanggulangan trauma kolektif, serta koordinasi cepat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan yang bermartabat. Keengganan untuk membuka pintu bantuan asing kali ini bisa membuat Aceh berjalan lebih lambat bahkan terhambat puluhan tahun dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi mental warga.
Ada gesekan signifikan antara kebutuhan nyata di lapangan dan retorika pemerintah pusat yang berulang kali menyatakan bahwa Indonesia mampu mengatasi krisis ini dengan kapasitasnya sendiri. Klaim tersebut mungkin lahir dari semangat nasionalisme, tetapi ketika jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan fasilitas dasar seperti rumah sakit rusak parah bahkan diliputi lumpur dan peralatan medis bercampur tanah, ada sesuatu yang tidak sejalan antara narasi dan realitas di lapangan. Rumah sakit di beberapa wilayah Aceh terendam dan peralatan kesehatan tercemar ini berarti penanganan penyakit pascabencana semakin sulit sementara penyakit menular justru meningkat di antara pengungsi, termasuk diare, demam, dan infeksi kulit yang meningkat karena kondisi tempat tinggal sementara yang padat dan tidak higienis.
Ketika fasilitas medis rusak, sumber daya lokal menjadi tidak mencukupi untuk merespon. Tenaga medis yang ada terpaksa bekerja dengan keterbatasan logistik, sementara suplai obat terancam habis atau telah hanyut karena banjir bandang. Tanpa dukungan dari sumber daya medis internasional, kapasitas perawatan kesehatan di Aceh tidak hanya terganggu namun terancam runtuh sama sekali, yang dapat menyebabkan angka kematian meningkat lebih lanjut di luar kematian langsung akibat banjir dan longsor. Di sinilah bantuan asing, terutama melalui lembaga kemanusiaan global dengan pengalaman di zona bencana besar, akan memainkan peran penting mengirimkan suplai medis, tim trauma support, dan fasilitas mobile clinic yang sangat dibutuhkan di wilayah yang aksesnya masih terbatas.
Permintaan bantuan asing juga bukan tanpa dasar dalam konteks proses restorasi psikologis pascabencana. Aceh telah mengalami trauma kolektif berkali kali seakumulatif tsunami lalu banjir saat ini, dan tanpa dukungan profesional psikologi bencana global, konsekuensi jangka panjang pada masyarakat Aceh bisa menjadi beban sosial yang besar. Program pemulihan psikologis yang pernah didukung oleh komunitas internasional setelah tsunami melibatkan pendekatan holistik untuk komunitas, bukan hanya individu. Ini berarti bukan hanya sesi terapi, tetapi pendidikan kembali tentang manajemen stres pascabencana, integrasi anak-anak ke sekolah, dan penciptaan ruang aman untuk terapi kelompok. Jika hal serupa tidak dilakukan sekarang, generasi anak Aceh akan tumbuh dengan trauma yang belum sembuh dan dapat berdampak pada kualitas hidup, produktivitas, serta daya tahan komunitas di masa depan.
Ketika korban dipindahkan ke hunian sementara, kebutuhan akan rasa aman menjadi penting. Rumah yang rusak bukan hanya kerugian materiil mereka adalah simbol kehidupan seseorang. Ketika rumah itu tak ada, identitas dan rasa tempat pun hilang. Rekonstruksi fisik harus dipadukan dengan dukungan psikososial. Tetapi sekarang, dengan kerusakan yang begitu masif lebih dari 147 ribu rumah rusak di seluruh Sumatra dan sekitar 106 ribu di Aceh saja kapasitas nasional untuk melakukan rekonstruksi bersama dukungan psikologi tidak cukup tanpa bantuan teknis dan finansial dari luar negeri.
Permintaan bantuan asing tentu membutuhkan koordinasi yang matang demi menjaga kedaulatan dan efektivitas. Bantuan asing bukan berarti campur tangan politik ini adalah kolaborasi kemanusiaan untuk menanggulangi efek dari bencana yang skalanya jauh melebihi kapasitas sumber daya lokal. Bantuan ini dapat berupa dukungan finansial langsung, pengiriman tenaga ahli rekonstruksi dan psikologi bencana, serta bantuan logistik berskala besar yang saat ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan jaringan transportasi yang rusak, menyuplai kebutuhan dasar, serta membangun kembali fasilitas publik dengan standar tahan bencana yang lebih tinggi.
Kritik terhadap pemerintah yang menolak bantuan asing tidak datang tanpa alasan. Banyak kepala daerah di Aceh bahkan secara resmi menyatakan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi tanggap darurat sendiri, karena sumber daya lokal sudah habis terpakai di banyak wilayah yang terisolasi dan terputus aksesnya. Infrastruktur komunikasi dan transportasi rusak, jembatan runtuh, dan akses air bersih menjadi barang langka di banyak kampung. Tanpa bantuan eksternal, prospek pemulihan akan berjalan lambat, dan penderitaan warga akan berkepanjangan.
Bantuan asing harus diposisikan sebagai mitra dalam pemulihan, bukan sebagai simbol ketergantungan. Dengan pengalaman global menangani bencana besar di berbagai lokasi, lembaga internasional memiliki standar operasional yang dapat mempercepat respons, meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak, serta memastikan distribusi bantuan yang adil. Ketika dukungan internasional ini digabungkan dengan semangat dan sumber daya lokal, hasilnya akan jauh lebih efektif daripada jika pemerintah mencoba bekerja sendiri tanpa dukungan eksternal.
Aceh kini bukan sekadar wilayah yang terdampak bencana ia adalah sebuah refleksi dari bagaimana kita menangani tragedi besar di era dengan bencana yang semakin sering dan intens akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kerusakan hutan yang mengurangi kemampuan alam menyerap hujan ekstrem. Banjir bandang yang melanda bukan hanya kehendak alam ia dipengaruhi oleh praktik pemanfaatan lahan yang memicu longsor dan limpasan air lebih cepat. Oleh karena itu, kenyataan bahwa Aceh membutuhkan bantuan asing bukan sekadar soal kapasitas saat ini, tetapi juga soal bagaimana kita belajar dari pengalaman masa lalu dan membangun masa depan yang tahan terhadap kejutan bencana.
Akhirnya, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya apa yang bisa kita lakukan sekarang? tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama? Bantuan asing bukan sekadar sumbangan ini adalah bentuk solidaritas global yang menjadi jembatan antara krisis yang luar biasa dan harapan hidup yang layak bagi jutaan warga Aceh. Jika kita gagal membuka diri terhadap kolaborasi yang lebih luas, kita tidak hanya menunda pemulihan kita mewariskan trauma dan ketidakstabilan ekonomi serta sosial kepada generasi yang akan datang. Aceh butuh bantuan asing, bukan karena kita lemah, tetapi karena tragedi yang melanda lebih besar dari kemampuan satu negara untuk menyembuhkan sendiri. Dengan bantuan asing, kita dapat memperkuat kapasitas lokal sekaligus menjaga martabat rakyat Aceh dalam proses pemulihan yang panjang dan menantang.
