Katacyber.com | Lampung Selatan – Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Selatan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi total terhadap realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini kerap memicu polemik di berbagai daerah di Indonesia. Jum’at, (10/10/2025).
Program yang semestinya menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih menghadapi persoalan teknis di lapangan. Dalam praktiknya, sejumlah kasus ditemukan di mana makanan bergizi yang seharusnya menjadi bantuan asupan gizi justru diduga menyebabkan keracunan pada beberapa siswa di berbagai daerah.
Ketua PGK Lampung Selatan, Rian Kurniawan, M.M., menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar implementasi MBG benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Berdasarkan data dari berbagai pemberitaan daring, masih banyak laporan mengenai keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar gizi, kasus keracunan siswa, serta lemahnya pengawasan di tingkat daerah,” ujarnya.
Selain itu, PGK juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pihak sekolah dan lembaga sosial. Evaluasi ini dinilai penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
“Program makan bergizi gratis harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar proyek populis,” tambahnya.
PGK Lampung Selatan juga mendorong agar pemerintah melibatkan elemen masyarakat sipil, akademisi, organisasi mahasiswa (ormawa), organisasi kemasyarakatan (ormas), serta lembaga independen dalam proses evaluasi tersebut. Langkah ini penting untuk menjamin akuntabilitas serta efektivitas program di masa mendatang.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dari aspek kesehatan dan pendidikan.
Rian menegaskan bahwa keterbukaan publik merupakan poin penting dalam negara demokrasi, baik dalam aspek administratif maupun anggaran yang digunakan.
“Pendapatan negara ini sebagian besar diperoleh dari pajak, dan pajak berasal dari uang rakyat. Maka sudah seharusnya dalam Republik ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena itu, kami dari PGK Lampung Selatan atas nama rakyat Indonesia meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengedepankan asas keterbukaan publik,” tegas Rian Kurniawan.
