Katacyber.com | Banda Aceh – Kalangan mahasiswa dan tokoh pemuda Geumpang mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menghentikan wacana penutupan tambang rakyat dan lebih fokus menghadirkan solusi konkret yang adil dan berkeadilan. Mereka menegaskan, kebijakan penutupan justru akan mengancam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini tumbuh secara mandiri. Selasa, (29/09/2025).
Para pemuda menilai, tambang rakyat di Geumpang telah berperan besar sebagai “investasi beasiswa mandiri” yang menopang ratusan pelajar melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Lebih jauh, hasil tambang juga terbukti menjadi motor pembangunan swadaya, termasuk pendanaan proyek fasilitas umum bernilai miliaran rupiah, seperti pembangunan Masjid Syuhada dan asrama mahasiswa di Banda Aceh.
“Ini adalah bentuk pengabaian terhadap investasi SDM. Kami butuh solusi teknis dan rencana kerja yang logis untuk membina, bukan hukuman yang justru mematikan masa depan generasi muda,” tegas Nurul Hikmah, S.Pd, Demisioner Ketua Umum HMP-PFS.
Hal senada disampaikan oleh Aninda Putri, S.Pd, Demisioner Dewan Pengurus Harian IPMG. Ia menekankan bahwa Pemerintah Aceh harus mencari jalan tengah yang adil dan memastikan keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi tambang. “Rakyat Geumpang adalah subjek yang harus dilindungi, bukan objek kebijakan yang terancam,” ujarnya.
Sementara itu, Afief Muammar, Ketua Umum Ikatan Pelajar Masyarakat Geumpang, menuntut Pemerintah Aceh segera duduk bersama dan merumuskan solusi yang masuk akal agar kegiatan tambang dapat beroperasi secara legal dan terawasi. Ia menegaskan, tambang rakyat adalah potensi lokal yang harus diatur dan dibina, bukan dihilangkan.
