Siapa sangka, program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi gizi generasi bangsa (pelajar) semakin berpolemik ke bawah, nyaris tak terhindarkan dari mafia-mafia yang berada di balik dapur anggaran program tersebut. Sepanjang 18 September 2025, progam Makan Bergisi Gratis (MBG) bukan justru semakin membaik, namun cenderung menampilkan alaram bahaya, pelajar keracunan di mana-mana, makanan berulat ramai dibicarakan, siswa tergeletak lemas karena keracunan sudah jadi pemandangan umum sejak dapur-dapur tersebut mengepul oleh entah sistem apa yang disembunyikan dibaliknya.
Polemik dengan tidak menyebutnya kontroversi, berbagai desakan untuk mengevaluasi bahkan untuk menghentikan program MBG beriringan dengan buzzer yang meneriakkan “lanjutkan MBG”. Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR-RI mengungkapkan terdapat 5.000 titik dapur fiktif dan maraknya praktik percaloan melilit program tersebut (wartaekonomi, 18/09/2025), kemudian di harian kompas 18/09/2025 juga melaporkan lebih dari 5.360 anak mengalami keracunan. Lain lagi ucapan Menteri Keuangan RI pengganti Sri Mulyani yaitu Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan anggaran negara (APBN) 71 Triliun untuk MBG, hanya 13 Triliun yang terserap, sisanya 58 Triliun tergerus urusan birokrasi. Mencermati kenyataan tersebut? Siapa yang menjalankan dan siapa yang bermain di balik kekacauan MBG?
Persoalan MBG yang disinggung di atas tentunya belum mampu menutupi realitas yang terjadi di lapangan/daerah se-Indonesia, lain lagi persoalan penegak hukum yang tampak tidak serius mengusut tuntas siapa biak kerok yang mengacaukan program asta cita Presiden Prabowo, atau jangan jangan penegak hukum ikut bermain api dalam menyusun skenario pelaksanaan MBG dengan ragam permainan kompromi yayasan dan bisnis yang kini dapat disebut ekosistem kerja (pengabdian) bermasalah. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, sampai kapan publik terus menonton generasi emas Indonesia mengalami keracunan yang diakibatkan bobroknya kepemimpinan dan manajemen Badan Gizi Nasional (BGN).
Suka tidak suka, Presiden Prabowo Subianto harus mendengar temuan pers, meskipun kehadiran pers dianggap menyakitkan, namun itulah kenyataan yang ril untuk kemudian Presiden dapat mengambil keputusan yang tepat di saat para pelaksana program asta cita Presiden tersebut tidak tepat sasaran, tersandera oleh mafia-mafia berpangkat dan berseragam di tingkat Kabuapten/kota, Provinsi hingga level nasional.
Sampai kapan pun dan sekuat apapun program yang bobrok terus ditutupi oleh kekuatan militer manapun, namun sewaktu-waktu publik akan mengetahuinya, sehingga jangan salahkan emosi publik meluap setelah mengingatkan ada sesuatu yang perlu dievaluasi atau dihentikan agar tidak semakin menelan korban dan pemborosan anggaran.
Terlalu kerdil rasanya bangsa ini membiarkan para pelajar tumbang silih berganti akibat keracunan, terlalu rendah rasanya martabat bangsa ini dipermainkan oleh penegak hukum tidak berani jujur, dan terlalu naif rasanya anggaran negara digelontorkan hanya untuk mengurus birokrasi yang tak tepat sasaran.
Atas dasar pertimbangan ini pula, MBG harus dekat dengan penindakan hukum tanpa pandang bulu, sebab mata publik melihat langsung siapa yang menjadi garda terdepan dalam memicu keonaran saat menjalankan bisnis makanan (berulat-basi-beracun) tak bergizi tersebut.
