Oleh Apriadi Rama Putra. Jurnalis Katacyber.com Wilayah Aceh Tenggara
Sistem Pemerintahan Mahasiswa (Student Government) adalah sebuah wadah yang mengemban peran penting dalam menjembatani kepentingan politik mahasiswa di dalam lingkup kampus. Meskipun tidak memiliki kedaulatan seperti negara, namun esensinya tidak bisa dilepaskan dari teori negara, menggambarkan sebuah entitas yang memiliki struktur dan fungsi yang mirip dengan sebuah pemerintahan. Dalam konteksnya, Student Government menjadi cerminan dari aspirasi, moralitas, dan intelektualitas mahasiswa, sebuah platform yang seharusnya menjadi tonggak perubahan dan pengejawantahan dari cita-cita mahasiswa di tingkat perguruan tinggi.
Tiga lembaga utama dalam struktur Student Government, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, sejatinya bertujuan untuk menciptakan kesinambungan moralitas, intelektualitas, politis, independensi, dan kesetaraan di antara anggotanya. Legislatif, yang diwakili oleh Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan menyuarakan aspirasi mahasiswa. Sementara itu, Eksekutif, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Legislatif. Di sisi lain, Yudikatif, yang diwakili oleh Makamah Konstitusi Mahasiswa (MKM), memiliki peran sebagai penegak hukum internal untuk memastikan segala tindakan yang dilakukan oleh lembaga lainnya sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku.
Namun, dalam perkembangannya, konsep dan peran Student Government sebagai wadah representasi dan advokasi mahasiswa. Miller dan Nadler menegaskan bahwa tiga fungsi pokok Student Government, yaitu advocacy, representation, and voice, merupakan landasan utama dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Melihat kondisi aktual mahasiswa di Aceh Tenggara, terlihat adanya kecenderungan apatis terhadap isu-isu sosial dan dinamika politik yang terjadi. Partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi, acara, atau bahkan kritik terhadap kebijakan kampus maupun pemerintahan tampak minim. Bahkan, saat ada upaya demonstrasi, tanggapan yang diberikan oleh pihak berwenang terkesan merendahkan, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap aspirasi mahasiswa.
Maka dari itu, menjadi penting untuk memperkuat dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Mahasiswa di Aceh Tenggara agar mahasiswa dapat lebih berperan aktif dalam membangun lingkungan kampus yang lebih dinamis dan progresif. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga mahasiswa di luar Aceh Tenggara seperti Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI), BEMNUS atau BEM SI dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan pengaruh Student Government di tingkat regional maupun nasional.
Dengan demikian, diharapkan peran mahasiswa tidak hanya sebatas sebagai penonton atau pengkritik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Mahasiswa diharapkan mampu melampaui keterbatasan apatis dan mulai terlibat secara nyata dalam membangun tatanan sosial dan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Bukannya hanya sibuk mengkritisi kebijakan pemerintah, namun juga memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan kampus serta masyarakat sekitarnya. Sebab, keberadaan Student Government melainkan sebuah wadah yang seharusnya mampu menjadi motor penggerak perubahan positif bagi mahasiswa dan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, pemahaman akan pentingnya partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembangunan sosial dan politik perlu ditingkatkan, baik oleh pihak akademisi, pemimpin kampus, maupun pemerintah daerah. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen bersama, cita-cita untuk menciptakan lingkungan kampus yang dinamis, progresif, dan berdaya saing dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya peran Student Government sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan masyarakat, serta membangun tatanan sosial dan politik yang lebih baik di masa depan.
