Katacyber.com | Langsa – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” diwarnai dengan kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Sains Cut Nyak Dhien (USCND) Langsa, Mirza Maulana, menilai sistem pendidikan nasional masih diwarnai banyak persoalan serius yang bersifat sistemik dan mengancam integritas dunia akademik, Jumat 02/05/2025.
Salah satu sorotan utama adalah kasus kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2025 yang melibatkan 50 peserta. Mereka diduga menggunakan alat bantu canggih seperti kamera tersembunyi di jilbab dan remote desktop untuk mencuri soal ujian.
Mirza menilai bahwa kasus tersebut merupakan bukti kegagalan sistem evaluasi pendidikan nasional yang terlalu pragmatis dan tidak membentuk karakter.
“Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi bentuk pengkhianatan terhadap semangat Ki Hajar Dewantara. Lebih ironis lagi, praktik ini dimungkinkan oleh keterlibatan sejumlah bimbingan belajar yang justru mengkomersialisasi kecurangan,” tegasnya.
Mirza juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang mencabut Program Sekolah Penggerak (PSP) melalui Keputusan Menteri No.14/M/2025 dan menggantinya dengan program pelatihan calon kepala sekolah. Ia menilai langkah ini tergesa-gesa dan menunjukkan ketidakstabilan arah kebijakan pendidikan nasional.
“Nasib ribuan Guru Penggerak yang telah mengikuti pelatihan kini tidak jelas. Ini bisa menjadi proyek mercusuar yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak berkelanjutan,” ujarnya.
Kritik juga disampaikan terhadap sistem pendidikan kedokteran yang dianggap eksploitatif. Mahasiswa, menurutnya, kerap dijadikan “tenaga kerja murah” di rumah sakit tanpa perlindungan hukum yang memadai.
“Tanpa peta jalan nasional, pendidikan kedokteran hanya akan menghasilkan dokter burnout yang kehilangan empati dan integritas,” tambahnya.
Mirza turut menyinggung kondisi USCND Langsa yang meskipun berada di peringkat kedua se-Kota Langsa dan peringkat ke-415 nasional, masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan hambatan akreditasi.
“Pemerintah seharusnya memberi insentif untuk kampus swasta yang memperluas akses pendidikan, terutama di wilayah seperti Aceh,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, Mirza mengapresiasi inisiatif mahasiswa USCND yang menggelar aksi donor darah bersama PMI Langsa sebagai bentuk kontribusi sosial. Namun, ia menegaskan bahwa simbolisme semacam itu tidak boleh menutupi kebutuhan akan perubahan struktural dalam dunia pendidikan.
Dalam refleksi Hardiknas, Mirza menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah:
- Revisi sistem evaluasi pendidikan yang menekankan pembentukan karakter, bukan semata nilai
- Transparansi dan pelibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan pendidikan.
- Peningkatan anggaran untuk fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Penindakan tegas terhadap lembaga bimbel yang mengkomersialisasi praktik kecurangan.
“Merdeka Belajar tidak boleh berhenti sebagai slogan. Jika pemerintah terus abai, Hardiknas hanya akan menjadi seremoni tahunan tanpa makna,” pungkasnya.
