Penataan dokumen dan sertipikasi tanah rumah ibadah membantu melindungi fungsi sosial-keagamaan untuk jangka panjang.
BANDA ACEH – Tanah rumah ibadah memiliki nilai sosial dan keagamaan yang besar bagi masyarakat. Kementerian ATR/BPN mengajak pemerintah daerah mempercepat sertipikasi tanah rumah ibadah untuk mencegah masalah pada masa mendatang. Walaupun imbauan sumber disampaikan dalam konteks Nusa Tenggara Timur, pesan tentang kepastian hukum aset umat relevan pula bagi Kota Banda Aceh.
Banyak rumah ibadah berdiri berkat wakaf, hibah, sumbangan, atau penggunaan tanah yang berlangsung sejak lama. Niat baik tersebut perlu dilengkapi administrasi yang tertib. Tanpa dokumen yang jelas, perubahan kepengurusan, pergantian generasi, atau perkembangan nilai tanah dapat memunculkan perbedaan penafsiran mengenai status dan batas aset.
Sertipikasi membantu mencatat subjek hak, dasar penguasaan, dan letak bidang secara lebih jelas. Untuk tanah wakaf, proses juga berkaitan dengan ikrar wakaf dan pencatatan oleh pihak yang berwenang. Pengurus rumah ibadah perlu memastikan seluruh dokumen mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan nama pihak yang tercantum sesuai dengan ketentuan kelembagaan.
Persiapan dapat dimulai dengan menginventarisasi dokumen yang tersedia, menyusun riwayat perolehan tanah, memeriksa batas, dan mencatat pihak yang berbatasan. Apabila dokumen lama belum lengkap, pengurus sebaiknya berkonsultasi dengan instansi yang berwenang untuk mengetahui bentuk pembuktian dan tahapan yang dapat ditempuh.
Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan kantor pertanahan memiliki peran yang saling melengkapi. Kolaborasi diperlukan terutama ketika aset belum tercatat secara tertib atau digunakan untuk kepentingan umum. Dukungan data dari tingkat gampong juga dapat membantu menjelaskan riwayat penguasaan dan penggunaan tanah.
Masyarakat perlu berhati-hati terhadap upaya mengalihkan atau menjaminkan aset rumah ibadah tanpa kewenangan yang sah. Setiap keputusan mengenai aset umat harus melalui tata kelola lembaga dan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi kepada jamaah atau komunitas membantu menjaga kepercayaan.
Inventarisasi tidak harus menunggu munculnya sengketa. Pengurus dapat membuat arsip yang memuat dokumen perolehan, berita acara, identitas pengelola, peta sederhana, dan foto tanda batas. Arsip tersebut perlu diserahkan secara tertib ketika kepengurusan berganti agar pengetahuan mengenai aset tidak hilang.
Apabila rumah ibadah berdiri di atas lebih dari satu bidang atau mengalami perluasan, setiap bagian perlu ditelusuri dasar perolehannya. Jangan menganggap penggunaan dalam waktu lama otomatis menyelesaikan seluruh persoalan administrasi. Konsultasi sejak dini membantu memilih proses yang tepat tanpa mengganggu fungsi ibadah.
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mendorong pengurus rumah ibadah untuk tidak menunda penataan dokumen. Sertipikasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan ikhtiar melindungi fungsi rumah ibadah agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
