Katacyber.com | Jakarta – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gayo Jakarta (AMPG) menggelar aksi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis 2 Mei 2024.
Dalam aksi yang dikoordinatori oleh Andre itu, meminta Mendagri untuk segera memberhentikan Pj Bupati Aceh Tengah, T Mirzuan.
Berikut permohonan AMPG kepada Mendagri memberhentikan Ir. Mirzuan, MT dari PJ Bupati Aceh Tengah, yang rilisnya diterima oleh media ini
Dalam aksi hari ini, Kamis, 2 Mei 2024, kami menyampaikan aspirasi rakyat Gayo kepada Bapak Memteri Dalam Negeri untuk segera memberhentikan Ir. Mirzuan, MT selaku PJ bupati Aceh Tengah, dengan alasan sebagai berikut :
- Setelah mencermati setahun lebih, sejak 22 Desember 2022 sampai dengan 2 Mei 2024 Ir. Mirzuan, MT sebagai PJ Bupati Aceh Tengah, tidak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Di masa kepemimpinan T Mirzuan sebagai Pj Bupati Aceh Tengah, kritikan dan kekecewaan masyarakat atas lemahnya kemimpimpinannya terus bermunculan.
- T. Mirzuan yang dinilai tidak profesional dalam memimpin Aceh Tengah, khususnya dalam mengelola kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Tugas Aparatur Sipil Negara salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan pasal 10 poin b UU Nomor 5 tahun 2014. Semestinya dalam bekerja, output yang dihasilkan oleh ASN bukan hanya sekedar dalam bentuk nilai angka atau profit semata, melainkan juga tercermin dari kepuasan masyarakat yang dilayani. Bisa dalam bentuk kepuasan terhadap output fisik (misal: infrastruktur) maupun jasa (pelayanan) yang diberikan kepada masyarakat.
- Sejak dilantik menjadi Pj Bupati Aceh Tengah, T Mirzuan dihadapkan pada beberapa permasalahan serius diantaranya defisit anggaran, over kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Mulie Jadi.
- Selanjutnya, tidak menjaga stabilitas politik dan birokrasi pasca rivalitas dengan Sekda Aceh Tengah dalam perebutan kursi Pj Bupati, memacu fungsi dan peran DPRK Aceh Tengah dan lain-lain sudah bisa menjadi menjadi tolak ukur lemahnya kepemimpinan T Mirzuan.
- Masalah lainnya adalah, penyelamatan ekosistem Danau Laut Tawar termasuk keberadaan cangkul Padang yang belum memiliki langkah konkrit penyelesaian hingga saat ini.
- Ditambah lagi dengan lemahnya penegakan Syariat Islam di Aceh Tengah dalam melakukan kerja-kerja kelembagaan.
- Kemudian rusaknya sejumlah infrastruktur jalan di kawasan perkotaan, kurangnya optimalisasi fasilitasi dukungan penyelenggaraan Pemilukada Serentak. Penyerahan Tuntutan Pemberhentian Mirzuan dari Pj Bupati Aceh Tengah lewat loket surat Kemendagri. (Ist)
- Pj Bupati juga harus mencari penyelesaian minimnya PAD dan komitmen SKPK yang rendah, ancaman perubahan iklim terhadap ketahanan dan keberlanjutan kopi Arabica Gayo.
- Masalah lainnya adalah menghindari mal administrasi dalam pengelolaan anggaran Baitul Mal (Dana Zakat, Infak dan Sadaqah) dan lain sebagainya, sudah seharusnya menjadi warning lemahnya kepemimpinan T Mirzuan.
- Berbagai permasalahan tersebut kami tidak yakin Ir. Mirzuan MT mampu menyelesaikannya. Apalagi perseteruan dengan Sekda Subhandy semakin mempersulit dirinya menata Aceh Tengah. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk segera memberhentikan Ir. Mirzuan MT sebagai PJ bupati Aceh Tengah.
“Demikian pernyataan ini kami sampaikan ke Mendagri pada aksi tadi,” kata Koordinator Aksi, Andre.
