MENYUSUN ANGGARAN DAERAH bukan sekadar menghitung pendapatan dan belanja, tetapi juga menentukan arah pembangunan serta memastikan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang bersama Pemerintah Kota (Pemko) Sabang.
Melalui serangkaian pembahasan dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026, kedua lembaga menyelesaikan pembahasan Rancangan Perubahan APBK 2026 dan mencapai persetujuan bersama pada Rapat Paripurna ke-11, Selasa, 29 September 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai sehari sebelum batas waktu pembahasan yang ditargetkan paling lambat 30 September 2026. Proses ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran DPRK sekaligus tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan belanja dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Di balik proses tersebut, terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama, mulai dari efisiensi penggunaan anggaran, pemanfaatan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk mitigasi bencana, kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, hingga keberlanjutan program pembangunan yang belum terealisasi.
Enam Hari Pembahasan, Menyatukan Pandangan
Pembahasan Perubahan APBK Sabang 2026 dimulai melalui Rapat Paripurna ke-6 pada 18 September 2026. Dalam agenda tersebut, Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina Ar Rahman, memimpin penyampaian pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sementara itu, pidato pengantar Wali Kota Sabang disampaikan melalui Sekretaris Daerah.
Enam hari kemudian, pada 24 September 2026, Pemerintah Kota Sabang menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan APBK kepada DPRK dalam Rapat Paripurna ke-7.
Tahapan ini menjadi awal pembahasan lebih terperinci mengenai penyesuaian pendapatan dan belanja daerah. Pandangan umum fraksi kemudian disampaikan sebagai bagian dari proses penyaluran aspirasi dan pemberian masukan terhadap rancangan anggaran.
Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pembahasan antara legislatif, pemerintah kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Target penyelesaian pada 30 September 2026 menjadi acuan bagi seluruh pihak untuk menuntaskan agenda sesuai jadwal, tanpa mengabaikan substansi dan ketelitian dalam pembahasan.
Selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan OPD terkait melakukan pendalaman terhadap rancangan perubahan anggaran.
Pada 28 September 2026, Banggar DPRK menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna ke-9. Proses tersebut kemudian berlanjut hingga tercapainya persetujuan bersama pada 29 September 2026.
Efisiensi Anggaran dan Prioritas Kebutuhan Masyarakat
Salah satu perhatian dalam pembahasan Perubahan APBK 2026 adalah pemanfaatan sisa anggaran dari kegiatan yang tidak terserap sepenuhnya.
DPRK Sabang mendorong agar ruang efisiensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan lain yang lebih mendesak, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, menilai sisa anggaran perlu dicermati kembali agar peluang pemanfaatannya tidak terabaikan.
“Sisa dana ini bisa dialokasikan ulang untuk kegiatan lain yang lebih mendesak sesuai dengan peraturan,” tegasnya.
Catatan tersebut berkaitan dengan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat yang jelas. Penghematan pada suatu kegiatan dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat kebutuhan lain yang masih memerlukan dukungan pembiayaan.
Meski demikian, realokasi tetap harus memperhatikan mekanisme perubahan anggaran, kesiapan kegiatan, waktu pelaksanaan, serta urgensi kebutuhan yang akan didanai.
Melalui pembahasan tersebut, efisiensi tidak hanya dipandang sebagai upaya menghemat belanja, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi agar penggunaan keuangan daerah lebih terarah.
Perhatian terhadap Mitigasi Bencana
Selain efisiensi, penggunaan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang berkaitan dengan kebutuhan mitigasi bencana turut menjadi perhatian DPRK Sabang.
Dalam pembahasannya, DPRK mengingatkan agar penggunaan dana tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan peruntukan yang telah ditetapkan.
Mitigasi bencana merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan upaya mengurangi risiko serta dampak bencana terhadap masyarakat. Karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut membutuhkan perencanaan yang jelas dan sesuai dengan tujuan pendanaannya.
Pemerintah Kota Sabang melalui OPD terkait perlu memastikan pelaksanaan kegiatan didukung administrasi yang memadai, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar penyesuaian belanja tetap berjalan sesuai ketentuan.
Aspirasi Fraksi dan Perhatian terhadap PPPK Paruh Waktu
Pembahasan Perubahan APBK 2026 juga menjadi ruang bagi fraksi-fraksi DPRK Sabang untuk menyampaikan pandangan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maupun kelembagaan.
Dalam Rapat Paripurna ke-7 pada 24 September 2026, Fraksi Aceh Demokrat melalui juru bicaranya, Risa Nirmala, menyampaikan sejumlah usulan untuk menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.
Salah satu yang disoroti adalah penghasilan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
Fraksi Aceh Demokrat mengusulkan agar penghasilan tenaga PPPK paruh waktu dapat diberikan sebesar Rp1,5 juta per bulan.
Usulan tersebut berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja yang turut mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai perangkat daerah.
Namun, realisasinya tetap membutuhkan pembahasan dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, jumlah tenaga yang bersangkutan, serta kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, Fraksi Aceh Demokrat juga meminta agar sejumlah usulan kegiatan DPRK yang telah diajukan tetapi belum terealisasi pada Tahun Anggaran 2025 dapat dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan dalam Perubahan APBK 2026.
Setiap usulan tersebut perlu ditelaah berdasarkan urgensi, relevansi kebutuhan, dan ketersediaan anggaran.
Melalui forum fraksi, berbagai masukan dapat disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bersama dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Perbedaan Pendapat dalam Semangat Kemitraan
Dalam proses pembahasan anggaran, perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, mengakui adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Kota Sabang dan DPRK selama pembahasan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026.
Perbedaan tersebut terjadi dalam penyampaian argumen maupun jawaban atas sejumlah pertanyaan selama berlangsungnya agenda persidangan.
“Ada perselisihan dan perbedaan pendapat dalam menyampaikan argumen, maupun dalam penyampaian jawaban yang dipertanyakan, yang mungkin kurang memuaskan atau menyinggung perasaan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,” kata Zulkifli H. Adam.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Sabang atas kekurangan selama proses pembahasan berlangsung.
Dinamika tersebut menjadi bagian dari proses komunikasi dan pembahasan antara pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan keputusan bersama.
Persetujuan yang dicapai pada akhirnya menjadi landasan untuk melanjutkan tahapan pengelolaan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
Dari Kesepakatan Menuju Pelaksanaan
Persetujuan bersama pada 29 September 2026 menandai selesainya pembahasan Rancangan Perubahan APBK di tingkat DPRK dan Pemerintah Kota Sabang.
Selanjutnya, rancangan qanun tersebut disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi sebelum proses penetapan dilanjutkan sesuai ketentuan.
Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan rancangan perubahan anggaran memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Setelah proses tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan program oleh masing-masing OPD. Program yang telah disepakati membutuhkan kesiapan administrasi, perencanaan teknis, serta pelaksanaan sesuai tujuan dan waktu yang tersedia.
DPRK Sabang melalui fungsi penganggaran dan pengawasannya memiliki peran untuk mengawal pelaksanaan anggaran. Sementara itu, Pemerintah Kota Sabang bertanggung jawab memastikan program yang menjadi kewenangannya dapat dijalankan secara tertib dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, keberhasilan perubahan APBK tidak hanya dilihat dari tercapainya kesepakatan dalam rapat paripurna, tetapi juga dari manfaat anggaran bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Sinergi DPRK dan Pemerintah Kota Sabang dalam pembahasan Perubahan APBK 2026 menjadi bagian dari proses menentukan prioritas daerah, menyelaraskan kebutuhan, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Sebab, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Di dalamnya terdapat kebutuhan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harapan terhadap kemajuan Kota Sabang.
Mengawal setiap alokasi, memastikan pelaksanaan, dan menjaga tanggung jawab penggunaan keuangan daerah merupakan pekerjaan yang berlanjut setelah kesepakatan dicapai. [ADV]
