KataCyber.com | Banda Aceh — Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Banda Aceh mencatat capaian positif dalam evaluasi kualitas pelayanan publik periode Oktober 2026. Berdasarkan hasil survei, instansi tersebut berhasil memperoleh nilai maksimal pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), masing-masing sebesar 17,50 dari skor tertinggi 17,50 dengan predikat Sangat Baik (A). Hasil survei tersebut dirilis pada Selasa (3/11/2026).
Capaian tersebut diperoleh berdasarkan penilaian 46 responden yang merupakan masyarakat penerima layanan pertanahan di Kota Banda Aceh. Data survei dihimpun melalui aplikasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yakni csms.atrbpn.go.id.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua indikator penilaian memperoleh skor sempurna. IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, sedangkan IPK menggambarkan persepsi masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan layanan serta potensi praktik korupsi.
Dalam pengukuran IKM, sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, kompetensi dan perilaku petugas, hingga penanganan pengaduan masyarakat. Sementara itu, IPK berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, seperti pungutan liar, praktik percaloan, maupun pemberian imbalan di luar ketentuan.
Kedua indikator tersebut memiliki peran penting dalam mendukung evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil survei juga menjadi salah satu bahan evaluasi bagi instansi untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan secara berkelanjutan.
Atas capaian tersebut, Kantah Kota Banda Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan penilaian serta berpartisipasi dalam survei. Masukan dan kepercayaan masyarakat diharapkan terus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk menjaga kualitas pelayanan pertanahan.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang bersih dengan tidak memberikan hadiah, uang, atau bentuk imbalan apa pun kepada petugas. Seluruh pembayaran layanan pertanahan harus mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan disetorkan melalui mekanisme pembayaran resmi ke kas negara.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan, Kantah Kota Banda Aceh turut mengajak masyarakat yang telah menggunakan layanan pertanahan untuk berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat melalui tautan https://bit.ly/surveikantah2026 atau memindai kode QR yang dibagikan melalui media sosial resmi Kantah Kota Banda Aceh.
Penilaian masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong perbaikan pelayanan. Dengan partisipasi dan pengawasan publik, Kantah Kota Banda Aceh diharapkan dapat terus mempertahankan integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan pertanahan yang transparan dan terpercaya.


























































Leave a Review