Katacyber.com | Banda Aceh – Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait masa depan Aceh dan perjuangan menuju kedaulatan mendapat dukungan dari Alvin, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry. Menurut Alvin, suara Ketua DPRA bukan sekadar opini pribadi, melainkan representasi keresahan rakyat Aceh yang merasa diabaikan oleh pemerintah pusat. Kamis, (04/09/2025).
“Ini bukan soal separatisme, ini soal kejujuran politik. Ketua DPRA sedang menjalankan mandat moral dan politik yang dijamin oleh konstitusi, dan dia wajib mendengarkan aspirasi karena dipilih oleh rakyat,” tegas Alvin.
Ia menilai pernyataan Ketua DPRA merupakan bentuk ekspresi politik yang sah, bermartabat, serta dilindungi oleh prinsip hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, dalam negara demokratis, ungkapan pandangan politik betapapun kerasnya harus dihormati.
“Jika suara keresahan dianggap subversif, maka demokrasi kita sedang sakit,” ujarnya.
Alvin juga menyinggung sejarah panjang Aceh yang kerap diperlakukan sebagai objek pembangunan tanpa diberi ruang adil untuk menentukan arah masa depannya. Ia menilai sikap Ketua DPRA menjadi pengingat bagi pemerintah pusat bahwa rakyat Aceh tidak akan selamanya diam.
“Membungkam suara politik Aceh hanya akan memperuncing luka lama. Kebebasan bersuara adalah fondasi utama perdamaian, dan membatasi aspirasi hanya karena tidak nyaman didengar adalah bentuk penindasan modern yang harus ditolak,” tambahnya.
Alvin menegaskan dukungan mahasiswa terhadap langkah Ketua DPRA dalam memperjuangkan harga diri rakyat Aceh. Menurutnya, saatnya pemerintah pusat menepati janji-janji keadilan yang selama ini belum diwujudkan.
“Kemarin adalah langkah awal menuju keadilan bangsa Aceh. Jika tetap diabaikan, dipastikan gejolak yang lebih besar akan terjadi di Bumi Serambi Mekkah,” tutup Alvin.
