Penulis Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Amerika Serikat belakangan ini tampak semakin kacau. Negara yang selama ini diagungkan sebagai simbol kebebasan dan demokrasi kini justru terlihat kehilangan jati dirinya. Demonstrasi besar-besaran di Los Angeles menjadi penanda kekacauan itu. Aksi damai yang dipicu oleh operasi brutal aparat imigrasi yang menangkap ribuan orang hanya karena status imigrasi mereka berubah menjadi bentrokan ketika aparat bertindak represif.
Alih-alih meredam ketegangan, Presiden Donald Trump malah memperkeruh suasana. Ia memerintahkan pengerahan ribuan personel Garda Nasional dan Marinir ke Los Angeles, sebuah langkah yang ditolak oleh Gubernur California karena dianggap melangkahi kewenangannya. Banyak pihak menilai ini sebagai tindakan otoriter. Kehadiran militer di jalan-jalan kota besar membuat Amerika terasa lebih mirip dengan negara yang selama ini mereka kritik sebagai diktator.
Protes di Los Angeles pun menyulut gelombang unjuk rasa nasional. Di berbagai kota, ribuan orang turun ke jalan membawa pesan: “No Kings!”—sebuah sindiran tajam terhadap gaya kepemimpinan Trump. Tepat di hari ulang tahunnya, 14 Juni, lebih dari dua ribu titik unjuk rasa digelar serentak. Pesannya tegas: rakyat ingin Trump mundur.
Ini bukan sekadar soal kebijakan imigrasi atau pengerahan tentara, tapi akumulasi dari kekecewaan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Trump dianggap telah merusak sendi-sendi demokrasi: menyerang media, memecat pejabat tak sejalan, mengabaikan hukum, dan menyulut perpecahan lewat retorika politik.
Gerakan protes “50501” (50 protes di 50 negara bagian dalam satu hari) dengan cepat menggaet lebih dari lima juta partisipan. Mereka menuntut pemakzulan, bukan lagi sebagai urusan politik, tapi sebagai upaya menyelamatkan demokrasi.
Di Kongres, suara pemakzulan makin nyaring, terutama dari Partai Demokrat. Pengerahan militer dianggap sebagai pelanggaran serius. Namun, politik Amerika kini sangat terbelah. Sebagian Demokrat masih ragu karena khawatir memperparah konflik. Sementara Partai Republik tetap solid di belakang Trump, menuduh ini semua hanya drama politik.
Yang mengkhawatirkan adalah polarisasi ekstrem di masyarakat. Pendukung Trump menolak semua informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Media sosial menjadi ladang pertempuran narasi, membuat Amerika hidup dalam dua realitas yang saling menafikan.
Krisis ini sejatinya bukan baru muncul. Sejak awal masa kepemimpinan Trump, tanda-tanda kemunduran demokrasi sudah tampak: pelemahan institusi hukum, serangan terhadap kebebasan pers, hingga normalisasi ujaran kebencian. Dulu banyak yang percaya bahwa sistem Amerika cukup kuat menahannya. Kini, bahkan lembaga seperti Mahkamah Agung dan FBI pun dipertanyakan netralitasnya.
Ke mana arah Amerika ke depan? Apakah akan tetap menjadi demokrasi modern atau justru berubah menjadi negara otoriter berselimut patriotisme? Masa depan negeri itu kini berada di persimpangan sejarah.
Yang pasti, perubahan sejati tidak akan datang dari elite politik, tapi dari suara rakyat. Mereka yang turun ke jalan bukan hanya marah, tapi sedang memperjuangkan masa depan: kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
Jika pemakzulan benar-benar terjadi, mungkin masih ada harapan. Tapi jika tidak, dunia bisa saja menyaksikan lahirnya bentuk baru rezim otoriter bukan lewat kudeta, tapi lewat pemilu yang sah, yang kemudian perlahan menghancurkan sistem dari dalam. Dan bila itu terjadi di Amerika, dampaknya tak hanya dirasakan di dalam negeri, tapi juga mengguncang tatanan global.
