Katacyber.com | Meulaboh — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) menggelar diskusi terbuka membahas persoalan pengelolaan sampah sebagai upaya meraih Piala Adipura. Kegiatan berlangsung di Warkop MP, Gampong Ujong Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu (24/9/2025).
Diskusi ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi, didampingi Kepala DLHK Aceh Barat, Bukhari. Agenda utama mencakup penerimaan masukan dari masyarakat, membangun kolaborasi lintas sektor, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Johan Pahlawan, para Keuchik, perwakilan LSM, komunitas peduli lingkungan, pegiat pengolahan sampah, wartawan, serta masyarakat. Suasana diskusi berlangsung interaktif, di mana setiap unsur diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan solusi terkait pengelolaan sampah di tingkat gampong maupun kabupaten.
Dr. Kurdi menegaskan, keberhasilan meraih Piala Adipura bukan hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. “Kami berharap adanya komitmen bersama, dari hulu hingga hilir, agar pengelolaan sampah bisa lebih teratur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DLHK Aceh Barat, Bukhari, menambahkan pentingnya inovasi berbasis komunitas dalam mendukung target Adipura. “Peran masyarakat dan komunitas lokal sangat vital. DLHK siap bersinergi dengan semua pihak agar persoalan sampah dapat diatasi dengan solusi kreatif dan tepat sasaran,” katanya.
Diskusi yang dikemas sederhana di warung kopi ini diharapkan menjadi model pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga aspirasi warga dapat langsung ditangkap dan diintegrasikan ke dalam program kerja pemerintah daerah.
Dengan langkah kolaboratif ini, Aceh Barat optimis dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus memperbesar peluang meraih Piala Adipura.
Selain membahas strategi jangka panjang, diskusi juga menyinggung hal-hal teknis seperti peningkatan program bank sampah, pelibatan sekolah-sekolah dalam edukasi lingkungan, hingga penguatan regulasi di tingkat gampong untuk mendukung gerakan kebersihan. Beberapa peserta bahkan mengusulkan adanya penghargaan khusus bagi gampong yang berhasil menjaga lingkungan bersih dan bebas sampah.
Menariknya, forum diskusi ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana. PUPR dan DLHK Aceh Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dengan rencana aksi nyata. Di antaranya, melakukan pendampingan bagi gampong-gampong yang ingin membentuk unit pengelolaan sampah mandiri, serta membuka ruang kemitraan dengan pihak swasta yang berpotensi berinvestasi dalam bidang daur ulang.
Model diskusi di warung kopi ini juga menjadi catatan penting. Dengan suasana informal, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terasa lebih dekat dan setara. Hal ini diharapkan bisa menjadi contoh baru dalam pola interaksi pemerintahan, khususnya ketika membicarakan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan langkah kolaboratif yang semakin digenjot, Aceh Barat optimis dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah. Pemerintah daerah menilai, kerja sama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dan sektor swasta akan memperbesar peluang kabupaten ini untuk meraih Piala Adipura, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
