Oleh Zulfata, CEO Media Katacyber.com
Dinamika politik nasional selalu menarik dicermati, setelah dua periode PDIP menguasai pemerintahan Republik Indonesia, menjelang untuk meraih ke tiga kalinya, PDIP justru dihadang badai yang datang dari dalam rumah partainya sendiri. Akibat badai tersebut, perwakilan partai pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah menghadirkan pemimpin yang dianggapnya telah merusak pola kepemimpinan nasional hari ini, termasuk memporak-poranda partainya.
Dari puncak gunung, tersungkur ke lereng gunung, beberapa kadernya jatuh ke dasar jurang, dan beberapa kader lainnya lincah bergelantungan atau loncat mencari zona penyelamatan. Kelanjutan narasi politik ini ramai publik menyebutnya sebagai operasi bawah tanah untuk mengobok-obok PDIP dengan berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah PDIP tidak dianggap kooperatif dalam membangun koalisi pasca pilpres 2024.
Jika dicermati dari corak politik Presiden Prabowo Subianto, dalam rekam jejak politiknya cenderung tidak ingin menciptakan musuh, melainkan ia selalu membuka ruang win-win solution. Pada posisi sedemikian siapakah yang menjadi aktor elite intelektual di balik misi pengoperasian PDIP tersebut? Berbagai spekulasi politik pun mencuat, ada yang menyebut bahwa bukan saja Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto yang dibidik, melain juga ketua umum partai PDIP Megawati juga menjadi target. Tidak terhenti di situ, menjelang kongres PDIP 2025, ada sinyal PDIP ingin diskemakan oleh pihak-pihak yang masih memiliki relasi politik dengan mantan Presiden RI Joko Widodo. Hal ini langsung dikonfimasi valid oleh Megawati sebagai Ketum partai di hadapan pers.
Berdasarkan rekam jejak politik PDIP, apa yang dialaminya saat ini sejatinya tidak terlalu menggentingkan, meskipun sekjen PDIP berhasil dijadikan tersangka dan kemudian beberapa kader potensialnya menyeberangi partai. Peristiwa “Kudatuli” cukup menjadi memori bagi PDIP dalam melewati lereng terjal seperti yang dialaminya saat ini. Partai dengan julukan “wong cilik” dapat dijadikan energi bagi PDIP dalam menggelar perlawanan terhadap berbagai kegaduhan yang di PDIP saat ini.
Terhitung sejak PDIP dianggap enggan bergabung dengan koalisi pemerintah, sejak itu pula PDIP dianggap menjadi target politik berupa tekanan hingga pembungkaman. Di parlemen misalnya, kader PDIP dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dianggap memprovokasi dalam hal menolak kebijakan pemerintah tertentu.
Dari berbagai sisi, PDIP mengalami tekanan politik bertubi-tubi, mulai kadernya terus-terusan disorot karena buronan korupsi, partainya masuk “daftar operasi”, hingga kader partainyanya di parlemen “dibungkam”. Ada yang menyebut apa yang dialami oleh PDIP hari ini adalah sebuah karma politik. Dan ada pula yang menyebut sebuah piramida terbalik setelah pernah berkuasa menjadi partai penguasa selama dua periode.
Tahun 2024 menyambut tahun 2025 merupakan sejarah baru bagi PDIP. Di 2024 PDIP kalah di pilpres, di 2024 PDIP kehilangan kandang bantengnya, di 2024 pula sekjen PDIP dengan gampangnya diberikan status tersangka. DI awal 2025 pula spirit perlawanan PDIP bergema. Meski tersirat, secara tafsiran bebasnya dapat dikatakan bahwa yang dilawan PDIP adalah pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski tidak menjurus langsung ke Presiden Prabowo, tentu ada konflik politik yang berbekas antara PDIP dengan mantan kadernya yaitu Gibran yang kini menjadi wakil presiden mendamping Presiden Prabowo.
Jalan perlawanan yang ditempuh PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran tidaklah sama dengan perlawanan saat PDIP di era Soeharto. Masa rezim Soehato, Megawati saat itu masih kekar dan gesit dalam mengendalikan skema politik jangka pendek dan panjang. Dalam konteks ini pula PDIP patut mengambil pembelajaran bahwa bukankah dalam pengamatan ahli politik luar negeri berpandangan runtuhnya rezim Soeharto diakibatkan oleh faktor usia dan kemampuan memimpin Soeharto telah melemah? Atas cerminan inilah jalan juang PDIP diuji untuk mampu keluar dengan memenangkan perang atau justru berdamai sebelum perang.
Dari sisi modal melawan, memang PDIP masih di posisi strategis, selain kadernya di berbagai daerah masih solid, juga diperkuat dengan posisi partai terbesar DPR-RI, dengan ditambah kecakapan partai dalam menyerap/mengemas aspirasi rakyat kecil yang tercitrakan di pemerintahan saat ini sedang tampak terus dihimpit dari sisi kebijakan dan perlakuan. Kesatuan modal inilah tentunya PDIP masih berpeluang besar, bahkan makin besar jika konsisten berada di jalan oposisi dalam makna oposisi di parlemen, pemerintah hingga di jalan.
Namun ingat, apakah PDIP masih seperti PDIP era Soeharto yang semakin kuat saat berjuang di lereng terjal? Atau justru PDIP sekarang sama polanya dengan partai lainnya yang saat ingin dioperasikan oleh istana justru kemudian memprematurkan kemenangan sebelum menang. Wait and see!
