Katacyber.com | Sinabang — Ahmad Hidayat atau kerap disapa Wak Rimba, salah satu Tokoh Pemuda meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeuleue untuk menuntaskan terlebih dahulu permasalahan yang ada di daerah kabupaten setempat.
Permintaan itu ia sampaikan usai Ketua DPRK Simeuleue, Rahmanuddin H Rahamin, SE melakukan pertemuan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di Jakarta, dengan tujuan meminta dukungan politik untuk pendirian Museum dan Menara SMONG serta pemekaran kabupaten Simeulue seperti yang di tayangkan salah satu media online.
Menurut keterangan tertulisnya kepada KataCyber melalui pesan WhatsApp Jum’at malam (20/12/2024), ia menerangkan bahwa langkah yang di ambil ketua DPRK tersebut sangatlah terburu-buru dan tidak komprehensif. Pasalnya, permasalahan internal daerah saja masih belum tuntas.
“Sejatinya apa yang dilakukan ketua DPRK sangatlah positif dan perlu kita apresiasi, akan tetapi langkah tersebut dinilai terlalu terburu-buru tanpa adanya telaah yang optimal,” sebut Wak Rimba.
Lanjutnya, inisiatif dan langkah yang dilakukan ketua DPRK tersebut akan lebih baik jika bekerjasama dengan pejabat atau kepala pemerintahan daerah (Bupati), sehingga apa yang menjadi usulan legislatif itu bisa dituntaskan pihak eksekutif.
“Masalah yang ada di kabupaten Simeulue salah satunya terkait kasus PT. Raja Marga yang kita anggap belum mencapai titik temu, sehingga hal tersebut perlu diselesaikan secara menyeluruh dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Wak Rimba menambahkan, kegiatan PT. Raja Marga yang selama ini beroperasi di wilayah Simeuleue itu, belum ada titik terang dalam penyelesaian yang kongkrit, terutama bagi masyarakat yang terdampak areal lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan tersebut.
“Walaupun hasil pansus DPRK Simeulue telah mengeluarkan rekomendasi ke PT. Raja Marga untuk menghentikan seluruh kegiatan perkebunan, sebelum izin operasionalnya keluar, namun hingga saat ini tidak ada informasi yang aktual diterima masyarakat,” tegasnya.
Wak Rimba berharap, DPRK yang merupakan penyambung lidah rakyat untuk melakukan perubahan signifikan terhadap kabupaten Simeulue, terutama upaya penyelesaian dalam berbagai permasalahan yang ada di daerah itu.
“Saya menaruh harapan besar pada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Simeulue, supaya bisa mengambil sikap yang kongkrit secara kolektif kolegial dalam memberikan solusi dan kepastian payung hukum dalam keberpihakannya kepada masyarakat. Pada dasarnya tanah, air, hutan dan laut sebagai aset kehidupan masyarakat dan generasi mendatang,” pungkasnya. (Gus Mariadi)
