Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal Untuk Indonesia
“Dua dekade setelah perdamaian Helsinki, persoalan identitas kembali berhadapan dengan pendekatan keamanan. Selembar bendera dipersoalkan, satu nyawa melayang”
Ada luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh di Aceh. Perdamaian Helsinki pada 15 Agustus 2005 memang mengakhiri konflik bersenjata, tetapi bukan berarti seluruh persoalan sejarah, identitas, dan kekecewaan masyarakat telah selesai. Peristiwa di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026, ketika penertiban Bendera Bulan Bintang dalam kegiatan Maulid Nabi berujung bentrokan, berpotensi kembali membuka luka tersebut. Satu warga meninggal dunia dan 13 lainnya dilaporkan terluka. Sebuah kegiatan keagamaan yang semestinya menjadi ruang persaudaraan justru meninggalkan duka dan pertanyaan tentang harga sebuah perdamaian.
Jika pengibaran Bendera Bulan Bintang dianggap sebagai persoalan separatisme, apakah pendekatan keamanan harus menjadi jawaban pertama? Bukankah negara memiliki perangkat hukum, ruang dialog, dan mekanisme politik untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sejarah serta identitas masyarakat Aceh? Jangan sampai setiap ekspresi simbolik langsung berhadapan dengan pendekatan keamanan, sementara akar persoalannya tidak pernah benar-benar diselesaikan. Sebab, semakin persoalan identitas diperlakukan semata-mata sebagai ancaman keamanan, semakin besar pula risiko tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.
Lebih ironis lagi, apabila kegiatan tersebut dianggap sebagai ancaman separatisme, pendekatan militer yang berujung pada hilangnya nyawa justru berpotensi melahirkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah negara sedang menjaga perdamaian atau justru mempertaruhkan kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah? Kita tidak sedang membenarkan tindakan anarkis masyarakat maupun kekerasan terhadap aparat. Namun, penggunaan kekuatan oleh aparat harus memiliki batas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pembenaran yang menghapus kewajiban negara untuk melindungi nyawa warga sipil.
Masyarakat Aceh telah melewati masa ketika suara senjata menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, tragedi ini tidak bisa dipandang sebagai bentrokan biasa. Ada ingatan kolektif yang mungkin kembali terusik, ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, dan ada kepercayaan terhadap perdamaian yang kembali dipertanyakan. Jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan adil, kekecewaan yang muncul bukan hanya tentang peristiwa hari ini, melainkan juga tentang perjalanan panjang perdamaian yang selama ini diharapkan membawa perubahan.
Lantas, seberapa besar harga nyawa masyarakat Aceh di mata negara? Apakah semurah satu peluru yang ditembakkan hingga merenggut satu nyawa? Pertanyaan ini bukan untuk mengobarkan permusuhan, melainkan untuk mengingatkan bahwa tidak ada simbol, kebijakan, ataupun kepentingan keamanan yang boleh menempatkan nyawa manusia sebagai perkara yang bisa dianggap selesai begitu saja. Negara harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana keadilan diberikan kepada keluarga korban.
Aceh tidak membutuhkan pengulangan sejarah. Aceh membutuhkan kepastian bahwa perdamaian bukan sekadar kesepakatan yang tersimpan dalam dokumen Helsinki, melainkan komitmen nyata untuk menghormati masyarakat, menyelesaikan persoalan kekhususan daerah, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Investigasi independen, keterbukaan informasi, serta penyelesaian polemik Bendera Bulan Bintang melalui jalur hukum dan dialog harus menjadi prioritas. Jangan biarkan masyarakat kembali merasa bahwa suara mereka hanya didengar ketika berhadapan dengan kekuatan bersenjata.
Maka dari pada itu, perdamaian ini harus dirawat dengan keadilan, kepercayaan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Jika selembar Bendera Bulan Bintang dianggap sebagai ancaman, jangan sampai cara negara menanganinya justru menjadi ancaman baru bagi perdamaian Aceh.
