Katacyber.com | Banda Aceh – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muda Seudang Kota Banda Aceh mengkritik kebijakan penertiban dan penggusuran pedagang UMKM mobil kopi yang belakangan marak terjadi di sejumlah titik di Kota Banda Aceh. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan belum hadirnya keberpihakan nyata pemerintah terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting dari roda ekonomi masyarakat, Jumat, (08/05/2026).
Di tengah semangat pembangunan yang terus digaungkan melalui slogan “Kota Kolaborasi”, DPW Muda Seudang menilai kondisi di lapangan justru memperlihatkan keresahan para pelaku UMKM yang merasa ruang usahanya semakin sempit dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak.
Ketua DPW Muda Seudang Kota Banda Aceh, Zultri Ramadhan, mengatakan bahwa penataan kota memang penting dilakukan, namun tidak boleh mengabaikan nasib masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari usaha mandiri.
“Pedagang mobil kopi bukan hanya sekadar objek penertiban. Mereka adalah bagian dari denyut ekonomi rakyat, ruang perjuangan anak-anak muda, dan simbol ketahanan ekonomi masyarakat kecil. Ketika mereka ditertibkan tanpa solusi yang jelas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya usaha mereka, tetapi juga rasa keadilan sosial,” ujar Zultri.
Ia menilai, konsep kota modern tidak semestinya hanya berfokus pada aspek estetika dan ketertiban semata, melainkan juga harus mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil secara manusiawi dan inklusif.
Menurutnya, penataan ruang kota seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan terhadap sektor UMKM. Pemerintah diminta tidak hanya mengedepankan pendekatan penertiban, tetapi juga membuka ruang dialog, pembinaan, serta menyediakan lokasi usaha yang layak bagi para pelaku UMKM.
“Kalau slogan Kota Kolaborasi benar-benar ingin diwujudkan, maka rakyat kecil harus dilibatkan dan dilindungi. Kolaborasi tidak cukup hanya menjadi narasi dalam pidato atau seremoni, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
DPW Muda Seudang Kota Banda Aceh berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih bijaksana dalam melakukan penataan kota, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak meminggirkan masyarakat kecil yang selama ini turut menghidupkan perekonomian kota.
