Katacyber.com | Banda Aceh – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Provinsi Aceh mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan supervisi ketat terhadap pengelolaan dana bencana yang telah ditransfer pemerintah pusat ke Aceh. Hal ini dilakukan demi menutup ruang bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan di tengah musibah.
Koordinator Wilayah AMAN Aceh, Syafyuzal Helmi, menegaskan bahwa aliran dana sebesar Rp1,6 triliun (Dana Efisiensi Khusus) serta dana kolektif TKD senilai Rp10,6 triliun memiliki risiko penyalahgunaan yang tinggi jika tidak dikawal oleh lembaga antirasuah.
”Dana ini sangat besar dan sifatnya darurat. Biasanya dalam kondisi darurat, prosedur dipercepat dan pengawasan seringkali melonggar. Kami meminta KPK hadir melakukan supervisi sejak awal untuk mencegah potensi penyelewengan,” tegas Syafyuzal, Kamis (29/01/2026).
Berikut substansi tuntutan AMAN Aceh:
1. Pencegahan Korupsi: Meminta KPK memonitor proses pengadaan barang dan jasa pada proyek rehabilitasi infrastruktur agar tidak terjadi praktik suap atau mark-up.
2. Transparansi Alokasi: Mendorong Pemerintah Aceh membuka data penyaluran bantuan sosial senilai Rp1,8 triliun dan dana darurat lainnya secara transparan kepada publik.
3. Audit Daerah: Meminta pengawasan khusus pada kabupaten penerima dana hibah besar, seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, guna memastikan dana sampai ke masyarakat terdampak.
Syafyuzal menambahkan bahwa AMAN Aceh tidak ingin tragedi bencana justru menjadi ladang bisnis bagi pihak tertentu.
“Mahasiswa akan menjadi mata dan telinga rakyat. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami tidak segan untuk melaporkannya secara resmi,” pungkasnya.
Pihaknya mendukung penuh proses rekonstruksi Aceh, namun pembangunan tersebut harus berdiri di atas fondasi kejujuran. AMAN Aceh akan terus mengawal aliran dana ini sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutup Syafyuzal Helmi.
