Oleh: Rahmad Nur Munthe
(Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi USU)
Banjir bandang yang menghantam Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat bukan sekadar bencana, melainkan kegagalan pemerintah. Ia adalah tragedi yang mengoyak rasa aman masyarakat, memporak-porandakan rumah, memisahkan keluarga, dan mengubah ribuan kehidupan dalam hitungan jam. Namun ironisnya, di tengah derasnya air yang menghancurkan jembatan dan desa, justru arus komunikasi pemerintah yang mengalir paling lambat. Ketika warga berlari menyelamatkan diri, aparat birokrasi seakan berjalan dalam ritme yang tidak selaras dengan urgensi bencana. Di saat lapangan membutuhkan komando, yang terdengar justru gema keheningan.
Dalam setiap bencana besar, kecepatan komunikasi bukan hanya soal teknis atau administratif tetapi soal nyawa. Informasi adalah oksigen: ia membantu menentukan ke mana warga harus mengungsi, kapan bantuan tiba, dan bagaimana memastikan daerah terisolasi tidak tertinggal. Namun pada tragedi kali ini, koordinasi pemerintah di berbagai tingkatan tampak tak mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah cepat. Laporan datang terlambat, status bencana tidak segera ditetapkan, dan pusat informasi publik berjalan terseok-seok. Ketika masyarakat menunggu kepastian, yang mereka dapat justru ketidakjelasan.
Yang lebih menyakitkan bukan hanya kelambanan, tetapi ketertinggalan respons dari kenyataan lapangan. Di media sosial, publik melihat bagaimana warga di daerah terisolasi berjalan puluhan kilometer untuk mencari pertolongan, bagaimana para relawan yang tidak digaji justru bergerak lebih cepat daripada pemerintah, bagaimana informasi kedaruratan disebarkan oleh warga biasa yang memegang ponsel, bukan oleh institusi yang memiliki anggaran komunikasi krisis. Fenomena ini menunjukkan satu hal: ketika negara tidak hadir melalui suaranya, masyarakat harus bersuara sendiri meski dengan segala keterbatasannya.
Komunikasi pemerintah seharusnya menjadi jangkar stabilitas di tengah kekacauan. Namun yang terjadi, komunikasi itu justru terjebak dalam pola “menunggu laporan lengkap”, “menunggu data pasti”, “menunggu koordinasi dari daerah”. Pemerintah lupa bahwa dalam konteks bencana, informasi parsial lebih berarti daripada tidak ada informasi sama sekali. Transparansi, bahkan dengan pengakuan bahwa situasi belum terkendali, jauh lebih menenangkan publik dibandingkan kesunyian yang membuat mereka berspekulasi. Karena dalam kekosongan komunikasi, rumor dan kecemasan tumbuh lebih cepat daripada aliran banjir itu sendiri.
Kelambanan komunikasi pemerintah juga memperlihatkan betapa lemahnya sistem manajemen informasi darurat kita. Seharusnya negara punya jalur komunikasi alternatif ketika jaringan telepon dan internet lumpuh. Seharusnya ada protokol suara tunggal yang memberikan update berkala. Seharusnya ada mekanisme real-time untuk memetakan daerah terisolasi. Namun “seharusnya” ini justru menjadi kritik utama: banyak hal yang belum siap, dan belum diperlakukan layaknya prioritas nasional. Akibatnya, banyak warga di daerah terpencil yang menunggu bantuan tanpa tahu apakah negara benar-benar tahu kondisi mereka.
Pada titik ini, kegagalan komunikasi bukan lagi sekadar kegagalan teknis tetapi kegagalan empati dari para pejabat. Sebab komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi menyampaikan kehadiran, menyampaikan ketenangan bukan kegaduhan yang berseliweran di media. Ketika pemerintah lambat memberi kabar, masyarakat merasa dibiarkan berjuang sendiri. Ketika status bencana tak segera ditetapkan, publik merasa tragedi mereka dianggap “biasa-biasa saja”. Bagi korban, keheningan itu menyakitkan, seolah penderitaan mereka tidak cukup penting untuk segera ditanggapi.
Padahal, dalam ekosistem komunikasi bencana yang ideal, pemerintah harus menjadi sumber informasi paling cepat, paling akurat, dan paling empatik. Pemerintah harus hadir di awal bukan datang ketika narasi sudah dikuasai oleh warganet, relawan, atau media, pemerintah harus tampil nyata di dpean bukan tampil sekedar konten. Pemerintah harus mengendalikan alur komunikasi, bukan membiarkan publik mengisi kekosongan dengan dugaan atau kemarahan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan janji, bukan retorika, tetapi ritme komunikasi yang setara dengan ritme bencana: cepat, lugas, dan terus-menerus.
Banjir bandang di Sumatera seharusnya menjadi pelajaran besar bahwa infrastruktur komunikasi darurat adalah sama pentingnya dengan tanggul dan alat berat. Kita tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan, cuaca, atau spontanitas masyarakat. Negara harus membangun sistem peringatan dini, jalur komunikasi alternatif, dan protokol keterbukaan data. Sebab bencana berikutnya pasti datang dan ketika itu terjadi, kita tidak boleh lagi mengizinkan air mengalir lebih cepat daripada tindakan dari pemerintah. Jika itu terus terjadi, maka bukan hanya alam yang menjadi musuh, tetapi juga kelalaian kita sendiri.
