Katacyber.com | Meulaboh — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akhirnya mengangkat bendera putih, menyatakan ketidakmampuan menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melumpuhkan 10 kecamatan sejak 26 November 2025. Surat resmi bernomor 360/1587/2025 ditandatangani Bupati Aceh Barat sebagai bentuk kejatuhan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana besar yang berdampak luas pada sosial, ekonomi dan infrastruktur.
Dalam surat tersebut, pemerintah daerah secara tegas menyatakan tidak sanggup menangani kondisi darurat akibat banjir yang menyebabkan terputusnya akses transportasi di sejumlah titik, evakuasi besar-besaran warga ke tempat aman, meningkatnya jumlah pengungsian, rusaknya jalan, jembatan, tebing sungai, dan infrastruktur vital lain.
Akibatnya, lumpuhnya aktivitas ekonomi, rusaknya sanitasi permukiman, terganggunya sekolah, layanan kesehatan, serta sektor pertanian dan perkebunan.
Dikatakannya, Aceh Barat sudah tidak mampu dan kewalahan sehingga butuh bantuan langsung pemerintah pusat. “Kami rakyat Aceh sangat kekurangan logistik. Ini yang paling mendesak. Listrik juga harus dipulihkan secepatnya, paling lambat dua hari ini,” demikian ungkap Bupati Tarmizi.
Ia mengaku, pasca banjir stok makanan hampir habis, sementara akses distribusi terputus dan harga barang melambung tinggi. Nelayan tak melaut, petani kehilangan lahan, para buruh harian kehilangan penghasilan, bahkan pedagang dan pemilik rumah makan terpaksa tutup karena pasokan barang benar-benar terputus.
Usai banjir, kerugian diperkirakan capai Rp200 Miliar lebih. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, tebing sungai, dan irigasi mencapai Rp170 miliar. 1.716 hektare sawah rusak, 243 rumah terdampak, puluhan sekolah serta fasilitas umum ikut lumpuh.. Data pemerintah mencatat Aceh Barat mengalami kerusakan besar: 9.430 KK / 30.184 jiwa terdampak.
Meski turut terkena dampak, pemerintah Aceh Barat mengakui daerah lain di Aceh bahkan mengalami kondisi lebih parah. Namun lemahnya kesiapsiagaan dan minimnya kapasitas kebencanaan daerah menjadikan Aceh Barat salah satu wilayah dengan tingkat kerusakan infrastruktur paling besar.
Proposal kerugian lengkap sudah disampaikan ke pemerintah pusat, namun hingga kini masyarakat masih menunggu bantuan nyata sementara kondisi di lapangan terus memburuk.
Kini seluruh harapan masyarakat tertumpu pada pemerintah pusat untuk segera turun tangan menyelamatkan warga, memulihkan infrastruktur, dan mengembalikan segala aktivitas masyarakat yang sudah lumpuh selama hampir sepekan.
