Penulis: Dr. Kuras Purba, S.E., M.M., S.H., M.H. (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Inteligence/AI) dan algoritma dalam praktik hukum menimbulkan tantangan baru terkait keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Artikel ini membahas implikasi penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan hukum, serta relevansinya terhadap penggunaan aset pemerintah sebagai jaminan pinjaman kepada lembaga keuangan asing. Studi perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan Austria menunjukkan bahwa integrasi teknologi harus disertai regulasi hukum yang menjaga prinsip keadilan dan kedaulatan negara. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi teknologi dan peran manusia dalam pengambilan keputusan hukum lintas negara.
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan algoritma dan AI dalam berbagai sektor, termasuk hukum. Sistem algoritmik kini dapat menganalisis jutaan data kasus untuk memberikan rekomendasi putusan atau menilai risiko hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah keadilan tetap terjaga ketika keputusan hukum bukan sepenuhnya diambil oleh manusia?
Dalam konteks keuangan internasional, pertanyaan serupa muncul terkait penggunaan aset pemerintah sebagai jaminan pinjaman ke lembaga keuangan asing. Algoritma dapat digunakan untuk menghitung risiko, menilai nilai aset, dan memprediksi kemungkinan wanprestasi. Namun, ketergantungan berlebihan pada teknologi berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan negara.
Filsafat hukum menekankan bahwa keadilan tidak hanya penerapan aturan formal, tetapi juga mencakup moral, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. AI mampu menghitung probabilitas dan menilai risiko, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk memahami konteks sosial, empati, atau keadilan distributif.
Dalam transaksi lintas negara, misalnya penggunaan aset pemerintah sebagai jaminan, algoritma dapat memperkuat bias historis. Data yang sebelumnya mengandung diskriminasi atau ketidakadilan dapat diterjemahkan oleh algoritma menjadi keputusan yang tidak adil secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan manusia dalam proses pengambilan keputusan.
Salah satu tantangan utama adalah fenomena black box, di mana proses algoritma sulit dipahami manusia. Dalam konteks hukum dan keuangan, ketidaktransparanan ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan pihak terkait.
Dalam penggunaan aset pemerintah sebagai jaminan lintas negara, transparansi menjadi prinsip penting. Negara harus dapat mempertanggungjawabkan perhitungan nilai jaminan, risiko wanprestasi, dan ketentuan kontrak, baik sesuai hukum nasional maupun internasional.
Beberapa langkah penting dapat diterapkan untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan prinsip hukum:
- Audit algoritma secara rutin untuk memastikan tidak ada bias tersembunyi dalam penilaian risiko atau rekomendasi keputusan.
- Keterlibatan manusia: AI berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti pengambil keputusan atau hakim.
- Regulasi hukum digital: Menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.
- Peningkatan literasi hukum dan teknologi: Hakim, pejabat negara, dan pembuat kebijakan memahami implikasi penggunaan AI.
Dalam konteks disertasi, langkah-langkah ini memungkinkan penilaian risiko jaminan pinjaman yang efisien tanpa mengorbankan kepentingan hukum dan kedaulatan negara. Studi perbandingan praktik hukum penggunaan aset pemerintah sebagai jaminan menunjukkan perbedaan karakteristik hukum:
- Indonesia: Prosedur hukum ketat, memerlukan persetujuan legislatif dan prosedur administratif panjang.
- Singapura: Sistem hukum common law yang fleksibel dengan mekanisme arbitrase internasional yang kuat.
- Austria: Hukum kontinental menekankan kepastian hukum formal dengan prosedur yang jelas dan diakui internasional.
Penggunaan algoritma dalam penilaian risiko harus disesuaikan dengan karakteristik hukum masing-masing negara agar tetap sah dan adil. Era algoritma menawarkan efisiensi dan kemampuan prediktif dalam hukum dan keuangan, termasuk penggunaan aset pemerintah sebagai jaminan pinjaman lintas negara. Namun, hukum bukan hanya soal angka atau data; nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dan keadilan tetap menjadi inti pengambilan keputusan.
Dalam konteks disertasi, kombinasi manusia dan AI memungkinkan pengelolaan jaminan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional maupun prinsip keadilan internasional. Singkatnya, meskipun mesin dapat menghitung, manusia tetap menjadi penjaga keadilan, baik di ruang pengadilan maupun dalam transaksi aset pemerintah lintas negara.
Kesimpulannya, hukum di era algoritma menghadirkan tantangan baru dalam penegakan keadilan dan pengelolaan aset pemerintah. Penggunaan algoritma dan sistem komputer dalam pengambilan keputusan hukum dapat meningkatkan efisiensi, prediktabilitas, dan akurasi, tetapi juga menimbulkan risiko bias, ketidaktransparanan, dan kesalahan otomatis. Implikasi khusus pada penggunaan aset pemerintah sebagai jaminan pinjaman lintas negara menuntut kerangka hukum yang adaptif, memastikan keamanan aset, kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional, serta perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, pengaturan hukum yang responsif terhadap teknologi algoritmik menjadi kunci untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kedaulatan aset pemerintah dalam transaksi lintas negara. (Publikasi tulisan ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Filsafat Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).
