Gubenur Aceh Muzakir Manaf diberikan selogan oleh netizen sebagai “panglima” kembali menjadi sorotan karena setelah mendengar hasil temuan pansus (panitia khusus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bahwa Aceh saat ini (September 2025) terdapat 1.630 sumur minyak ilegal, hingga banyak bekas lubang maupun lahan tambang emas ilegal di di wilayah pantai barat Aceh (Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Selatan), belum lagi di wilayah Bireuen, Bener Beriah dan Gayo Lues.
Ultimatum panglima tersebut langsung mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat Aceh yang selama ini merasa belum medapat perlakuan hukum secara adil dari penegak hukum yang cenderung tidak peduli terhadap pengentasan tambang ilegal di Aceh, terutama di sektor tambang ilegal emas. Belum lagi soal misteri setoran 30 juta terhadap oknum penegak hukum dalam upaya membekengi praktik tambang ilegal tersebut.
Pernyataan tegas panglima tersebut secara tidak langsung menjadi angin segar bagi komitmen penyelamatan Aceh dari ancaman kerusakan lingkungan. Padahal, mengultimatum tambang ilegal saja tidak cukup, karena ada persoalan perkebunan sawit “liar” yang juga mengancam konflik satwa dan konflik tanah yang mebayangi masyarakat Aceh.
Mengapa hanya tambang ilegal saja yang diultimatum? Pada prinsipnya melalui narasi ini pembaca harus berbaik sangka kepada panglima, mungkin niatnya baik, mungkin dilakukan secara bertahap, mungkins juga ada kemungkinan lainnya untuk ikut “bermain”. Yang jelas, kita patut mengapresiasi terhadap panglima karena telah berani menyatakan secara tegas agar alat berat segera keluar dari hutan/lahan tambang ilegal se-Aceh.
Sekedar mengingatkan, ucapan tegas dari seorang politisi asal Aceh saat ini tidak lagi mengejutkan, karena sepanjang tahun 2025, beberapa ucapan tegas dan lantang tersebut pada akhirnya menjadi bahan olok-olokan warga. Misalnya pernyataan minta pisah dengan dengan RI, hingga pernyataan segera cabut Barkode SPBU di Aceh, namun pada kenyataannya, seperti menunggu buaya hanyut.
Dalam konteks ultimatum tambang ilegal, mungkin saja bernasib sama dengan nasib ucapan segera hapus barkode di Aceh. Politik menyang nyentrik, penuh nuansa populis dan soran publik, tetapi apakah lebihnya hal itu semua jika masyaralat terus dipertontonkan panggungsandiwara yang pada akhirnya publik kecewa. Mafia hukum dan makelar semakin eksis di Aceh.
Kini, Aceh telah terbiasa dengan kalimat lantang, karena ciri khas politiknya memang begitu, disadari atau tidak, yang dibutuhkan masyarakat Aceh hari ini adalah kesesuaian antara ucapan dengan berpuatan para pemimpinnya. hal ini masih langka dan menjadi barang mewah yang tak mampu digantikan dangan dana Otsus Aceh. Akahirnya, di balik ulitmatum tersebut tersimpak maka bahwa pagi ini bicara gunung, siang bicara laut, malam bicara langit, dan esok harinya teriak merdeka.
