Oleh: Aulia Halsa, S.H
Delapan puluh tahun sudah Indonesia merdeka. Usia yang jika diibaratkan manusia, sudah sepuh, rambutnya memutih, keriputnya mulai tampak, dan langkahnya pelan tapi sarat pengalaman. Namun, sayangnya, ketika bicara soal hukum, negeri ini masih seperti remaja yang baru belajar jatuh cinta banyak drama, sering salah langkah, dan lebih sering baper dari pada benar-benar serius menata masa depan.
Hukum yang dulu diperjuangkan sebagai tiang tegak keadilan, kini justru sering tampil seperti wayang. Ia dimainkan oleh dalang politik, dipertontonkan di panggung media, lalu ditinggalkan begitu saja setelah tirai ditutup. Di satu sisi, hukum kita bisa keras, garang, dan tak kompromi. Tapi itu hanya berlaku untuk rakyat kecil: pencuri kotak amal, pengutil sabun di minimarket, atau pelanggar lalu lintas. Sementara bagi pejabat yang merampok uang negara triliunan, hukum sering berubah wujud menjadi pelukan hangat penuh kompromi, penuh alasan, dan penuh pengurangan hukuman.
Delapan puluh tahun merdeka, tapi hukum kita masih sering tampil sebagai alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Padahal, konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, seakan-akan hukum hanyalah formalitas di buku undang-undang, sementara tafsirnya bisa lentur mengikuti siapa yang berkuasa.
Mari kita jujur sebentar. Betapa banyak drama hukum yang kita tonton akhir-akhir ini: dari kasus korupsi yang berlapis-lapis, dari pejabat yang seharusnya jadi teladan malah menjadi tersangka, hingga lembaga penegak hukum yang justru kehilangan kepercayaan publik. Bahkan lembaga yang dulu dielu-elukan sebagai harapan terakhir melawan korupsi pun kini sering dipertanyakan integritasnya.
Delapan puluh tahun merdeka, hukum kita masih sibuk berlari mengejar citra, tapi tersandung di lapangan nyata. Di ruang sidang, hukum bisa terdengar gagah: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tapi di luar ruang sidang, hukum kadang jadi permainan: tawar-menawar hukuman, negosiasi pasal, hingga politik transaksional yang membuat rakyat makin apatis.
Lalu, apa kabar keadilan? Ia masih menjadi barang mewah. Untuk mendapatkannya, orang miskin harus menabung keberanian, kesabaran, bahkan kadang nekat menjual harta. Sementara bagi orang kaya, keadilan cukup ditebus dengan tanda tangan, lobi, atau sekadar “menitip salam” lewat orang dalam. Ironi ini bukan cerita baru. Ia sudah berlangsung puluhan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi, seolah-olah hukum kita memang dirancang untuk “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
Indonesia memang sudah 80 tahun merdeka. Tapi kemerdekaan hukum sepertinya belum pernah benar-benar kita raih. Kita merdeka dari penjajah, tapi belum merdeka dari ketidakadilan. Kita bebas dari kolonialisme, tapi masih terjajah oleh mental koruptif dan sistem hukum yang mudah diperjualbelikan.
Namun, saya percaya, masih ada harapan. Negeri ini tidak kekurangan orang baik. Masih ada hakim yang jujur, jaksa yang berintegritas, polisi yang benar-benar ingin mengabdi, dan advokat yang setia membela kaum kecil. Masih ada generasi muda yang berani bersuara, yang menolak tunduk pada budaya hukum transaksional. Dan harapan itu tidak boleh padam.
Delapan puluh tahun adalah usia panjang. Seharusnya kita sudah belajar banyak. Hukum kita harus berhenti menjadi panggung sandiwara, berhenti menjadi alat kekuasaan, dan benar-benar menjadi rumah bagi keadilan. Jika tidak, maka 100 tahun Indonesia merdeka kelak hanya akan menjadi perayaan seremonial, tanpa makna yang mendalam.
Pertanyaannya sekarang: beranikah kita menjadikan hukum sebagai cermin keadilan, bukan sebagai topeng kekuasaan? Atau kita akan terus begini, merayakan kemerdekaan setiap tahun, tapi tetap terjajah oleh hukum yang pilih kasih?
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka. Apa kabar hukum kita?
