Penulis Muhammad Irvan Mahmud Asia Direktur Garuda Institute Sekjen DPP Serikat Rakyat Indonesia
Demo yang meledak pada 25 Agustus 2025 adalah respons publik atas berbagai kontroversi yang dilakukan DPR RI. Sebut saja tunjangan Rp50 juta/bulan, kasus CSR Bank Indonesia, ucapan kasar “tolol”, joget di tengah sidang, serta gaya hidup mewah dan flexing. Bagi rakyat, ini sangat tidak wajar di luar kepatutan di tengah ekonomi rakyat yang tercekik.
Demo susulan pada 28 Agustus awalnya berjalan tertib, namun eskalasinya berubah drastis ketika kendaraan taktis Brimob menewaskan seorang pengemudi ojek online. Peristiwa tersebut menjadi katalis yang memicu gelombang kemarahan baru.
Demo lanjutan pada 29 dan 30 Agustus 2025 pun bergeser narasinya. Bahkan, pada 31 Agustus, anarkisme dan penjarahan meluas ke berbagai kota seperti Bekasi. Belajar dari pengalaman yang lalu, biasanya anarkisme dan penjarahan ini justru dilakukan oleh oknum aparat ataupun massa bayaran.
Kejadian ini tidak bisa lagi dibaca semata-mata sebagai protes rakyat. Pola dan eskalasinya menunjukkan perencanaan yang matang dan terorganisir lebih dalam, sebagaimana pengakuan salah satu demonstran asal Cimahi, Jawa Barat. Sebut saja AHU (nama samaran), ia mengaku diajak ke Jakarta pada Rabu, 27 Agustus, dan pimpinan rombongan memberi tahu ada empat rumah yang bakal dijarah, termasuk kediaman Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sasaran terakhir.
Terdapat upaya destabilisasi sistematis yang mengkapitalisasi tuntutan publik. Dalam bahasa lain, ada kelompok kepentingan tertentu yang memanfaatkan momen ini untuk menciptakan instabilitas keamanan.
Kelompok kepentingan tersebut bisa saja berasal dari elite bisnis yang terganggu dengan kebijakan Presiden, atau bahkan dari lingkaran kekuasaan sendiri yang sengaja menciptakan kegaduhan paralel dengan narasi propagandanya. Tujuan mereka jelas: menggoyang legitimasi Presiden Prabowo.
Jika benar demikian, maka ada musuh dalam selimut yang tak terlihat di jalanan, tetapi hadir di ruang-ruang elite.
Dalam operasi intelijen, seperti yang sering dilakukan CIA (Central Intelligence Agency), cara seperti ini disebut magnification tactics: memperbesar suatu insiden agar menjadi bahan bakar agitasi. Tujuannya bukan satu ledakan, melainkan rangkaian letupan berulang untuk meningkatkan eskalasi chaos. Contoh operasi semacam ini pernah dilakukan dalam peristiwa Arab Spring tahun 2011, Chile tahun 2019, dan yang terbaru di Venezuela.
Segala sumber daya digerakkan untuk membuat letupan itu bertahan selama mungkin, dengan satu harapan: menciptakan political fatigue.
Mencermati kejadian di berbagai daerah yang mulai anarkis, maka bisa dipastikan aktor yang bermain pun bukan satu komando.
Kelompok mahasiswa, masyarakat, dan aktivis hanyalah wajah depan. Sementara pengusaha hitam, politisi korup, geng narkoba dan judi online, bahkan oknum aparat menjadi penumpang gelap. Dalam teori intelijen, ini disebut convergence of interest: tidak ada ideologi tunggal, hanya kepentingan yang bersilangan. Dengan modal besar, logistik dijaga, narasi diperpanjang, dan kepentingan diarahkan untuk menciptakan “economic sabotage.”
Durasi yang lama disertai anarkisme dan penjarahan akan membentuk persepsi publik bahwa negara kehilangan kendali. Ditambah lagi narasi hoaks, maka di titik itu, delegitimasi lahir bukan dari kekalahan fisik, melainkan kekalahan narasi.
Demonstrasi jalanan hanyalah panggung depan. Amplifikasi algoritma pikiran kita ditata, gagasan kita dimodelkan; jaringan kriminal; dukungan kapital; hingga pengorganisiran menjadi panggung belakang.
Semua diarahkan pada satu tujuan: menjadikan instabilitas sebagai dalil bahwa Presiden Prabowo gagal mengelola negara.
Jika demo itu terus memanas, ini hanyalah bab awal dari sebuah operasi multi-domain destabilization.
Sejarah mengajarkan, kekuasaan jarang tumbang karena serangan besar. Ia runtuh karena perang yang berlarut, krisis yang dipelihara hingga dianggap normal.
