Oleh: Moh. Hairud Tijani, S.Sos
Editor: Yusril Perdiansyah, S.Sos, M.Si
Setiap kali kita berbicara tentang pembangunan seringkali muncul persoalan yang sama, seperti angka pengangguran yang tinggi, putus sekolah, sampai potensi besar yang entah bagaimana tetap terpendam. Sebagai tambahan perlu disadari bahwa keberadaan puluhan universitas bergengsi di Indonesia tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah.
Pembangunan tidak bisa lagi dilihat sekadar dari banyaknya proyek fisik yang selesai, atau dari seberapa besar anggaran yang terserap. Di balik itu ada dimensi yang lebih mendasar yakni komunikasi. Bukan komunikasi dalam arti sekadar menyampaikan informasi, melainkan yang benar-benar memberdayakan dan mampu menghidupkan pemahaman terhadap akar persoalan dan mendorong lahirnya solusi yang relevan.
Cermin Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan manusia adalah inti dari setiap proses pembangunan, dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi cermin paling jujur untuk melihat sejauh mana upaya pembangunan menyentuh kehidupan masyarakat. Salah satu contoh Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah paling maju dan dinamis, justru memiliki angka pengangguran tinggi bahkan data Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 658 ribu penduduk Jawa Barat tidak mengenyam bangku sekolah. Angka yang tak seharusnya muncul dari daerah dengan begitu banyak sumber daya.
IPM Jawa Barat pada tahun 2023 berada di angka 73,67%. Tapi yang menarik untuk dicermati bukan hanya angkanya melainkan laju pertumbuhannya. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan rata-rata hanya sekitar 0,6% sampai 0,8% per tahun. Artinya peningkatannya berlangsung lambat, meskipun berbagai program terus digencarkan. Melihat pertumbuhan ini kita perlu melakukan refleksi, bukan untuk mencari siapa yang salah melainkan untuk melihat kembali apa yang masih kurang. Apakah pembangunan sumber daya manusia selama ini sudah benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendasar ?
Kondisi ini tidak lepas dari budaya perencanaan yang minim riset dan evaluasi. Karena tidak sungguh-sungguh memahami akar masalah, maka solusi yang diambil pun tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya. Maka muncullah budaya ABS (asal bapak senang) di mana keberhasilan lebih banyak didefinisikan dari laporan atau presentasi bukan dari perubahan nyata dan berdampak di masyarakat.
Empowering Communication: Komunikasi Yang Memberdayakan
Budaya komunikasi pembangunan kita terlalu lama terjebak pada pola “hipokrit” dan “pseudo” yang sekedar sosialisasi program tanpa kemauan sungguh-sungguh untuk mendengar. Akibatnya kebijakan tidak relevan karena dibangun di atas data yang dangkal dan asumsi yang keliru. Seperti kata Granville N. Toogood dalam kutipannya, “anda adalah apa yang Anda katakan.” Komunikasi mencerminkan cara berpikir dan cara berpikir menentukan arah perubahan. Jika ingin membangun masyarakat yang mandiri maka bahasa yang kita pakai pun harus mengandung kepercayaan, bukan kecurigaan, bukan pula dominasi.
Dalam forum diskusi Kamisan (Kajian Mieling Isu Serius Asyik dan Nyantai) yang di inisiasi oleh I’ComDev Institute Wilibrodus Marianus Bata seorang Youth Development menyampaikan bahwa salah satu akar persoalan utama terletak pada kegagalan membaca realitas secara utuh. “Kita terlalu fokus pada masalah, sampai lupa bahwa solusi sering kali sudah ada di masyarakat itu sendiri, hanya saja tidak diberi ruang untuk bersuara” . Empowering Communication tidak hanya sekadar teknik berbicara, melainkan cara berpikir dan bertindak yang menjadikan komunikasi sebagai ruang tumbuh bersama. Hal ini tidak dibangun di atas logika kuasa, tetapi di atas dialog kerja sama.
Komunikasi dengan model pemberdayaan bertumpu pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki kapasitas, suara, dan potensi yang patut dihargai serta diaktifkan. Ada dua pilar penting dalam kerangka empowering communication. Pertama ketika pola pikir yang terbuka melihat orang lain bukan sebagai objek informasi, tetapi sebagai subjek dan layak untuk diajak berpikir. Kedua pola tindak laku cenderung mengarah pada komunikasi menghargai (Apresiatif) menghadirkan tindakan bukan yang sekadar instruksi, melainkan pertukaran gagasan, pengalaman, dan harapan.
Mengubah Pola Basa Basi Ke Kolaborasi
Apa yang diimpikan oleh proses pembangunan sejatinya telah dirumuskan sejak berabad-abad silam. Lao Tse, filsuf Tiongkok abad ke-6 SM, mengajarkan filosofi “Datanglah kepada Rakyat, hiduplah bersama mereka, mulailah dengan apa yang mereka tahu, bangunlah dari apa yang mereka punya, tetapi Pendamping yang baik adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, Rakyat berkata, “Kami sendirilah yang mengerjakannya. Pembangunan sejati bukanlah yang datang dari luar. Ketika seorang pemimpin bersama rakyat, memahami apa yang mereka tahu, dan membangun dari apa yang mereka miliki, maka perubahan akan benar-benar menjadi milik rakyat itulah esensi fasilitasi bukan instruksi.
Bagaimana sebenarnya kita melakukan empowering communication? Kalimat kuncinya adalah komunikasi yang memberdayakan dimulai saat kita berhenti merasa paling tahu, dan mulai bertanya. Perubahan baru bisa dimulai ketika pola pikir mulai bergeser, menata ulang cara pandang seorang fasilitator, tidak sibuk mencari kalimat paling tepat, tetapi menciptakan ruang aman untuk berbicara, Maka pola pikir dan pola tindak harus selaras tidak cukup berpikir positif juga bertindak secara apresiatif.
Robert Chambers pernah menggugat pendekatan semacam ini. Baginya pembangunan yang adil hanya bisa tumbuh bila kita menempatkan yang terakhir sebagai yang pertama “putting the last first” mengingatkan kita untuk membalik peta kekuasaan dalam pembangunan dari dominasi suara elite, menuju keberanian mendengar suara kaum biasa. Pertanyaannya bukan lagi apa yang perlu kita lakukan untuk mereka, melainkan apa yang sudah mereka tahu dan bisa kita pelajari.
Mengubah dan membaca pola komunikasi adalah tentang melepaskan ego. Lantas bukan siapa yang paling tahu, tapi siapa paling mau belajar. Pada akhirnya “Whose reality counts?”, pembangunan yang bermakna hanya mungkin jika realitas masyarakat diberi tempat utama. Dan dari sanalah kolaborasi sejati bisa tumbuh, bukan dari retorika, tapi dari saling percaya.
Biodata: Moh. Hairud Tijani adalah penulis Sarjana Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
